Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Anggaran Belanja Mitra Komisi IV Berkurang Rp 192 Miliar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19200.jpg

    BANDUNG-Anggaran mitra Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat secara total berkurang Rp 192 miliar lebih. Pengurangan anggaran sebesar itu setara dengan sekitar 8,5% dari total anggaran semula, yakni Rp 2,257 triliun lebih.

    Hal itu terungkap ketika rapat kerja Komisi IV dengan sembilan mitra Komisi IV. Hal demikian, diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/9).

    "Memang tidak semua anggaran mitranya mengalami pengurangan. Dari sembilan mitra Komisi IV, tujuh mengalami pengurangan dan dua mitra mengalami penambahan. Dua mitra yang mengalami penambahan anggaran adalah BPLHD dan Biro Adbang, masing-masing Rp 6,056 miliar dan Rp 500 juta" ujarnya.

    Adapun, OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Jabar, yang anggarannya dikurangi adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Rp 103,579 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp 48,280 miliar, Dinas Bina Marga Rp 24,306 miliar, Dinas Perhubungan Rp 8,521 miliar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 6,272 miliar, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 5,046 miliar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2,891 miliar.

    Pada umumnya pengurangan terjadi baik pada Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Memang itu tidak berarti pengurangan anggaran secara langsung dari anggaran APBD murni tahun 2016. Di dalamnya ada pula pergeseran-pergeseran.

    Perubahan anggaran tersebut dipengaruhi dinamika di tingkat Pusat terkait menurunnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya migas. Kondisi tersebut diikuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2017 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. Dampaknya sangat nyata kepada Pemprov Jabar yang terkena penundaan Rp 225,795 miliar hingga akhir tahun 2016.

    Memang Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 diperkirakan meningkat 4,76% dari Rp 16,180 triliun menjadi Rp 16,257 triliun. Namun, Dana Perimbangan diperkirakan menurun Rp 399,278 miliar (3,77%) dari Rp 10,594 triliun menjadi Rp 10,195 triliun.

    "Dengan SiLPA tahun 2015 sebesar Rp 3,484 triliun, volume Perubahan APBD tahun 2016 meningkat Rp 595,374 miliar dari Rp 29,406 triliun menjadi Rp Rp 29,966 triliun. Dengan peningkatan yang hanya sebesar itu, tidak banyak yang bisa dilakukan Pemprov Jabar" tutupnya. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus