Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    RUU PIHU Perbaiki Kualitas Penyelenggaraan Haji

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19407.jpg

    BANDUNG–Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU). Menurut Wakil Ketua Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis, dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (4/10) mengatakan substansi dari RUU PIHU ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.

    "Selama ini banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji dan umroh, untuk itu aturan lama yaitu UU No. 13 tahun 2008 perlu diganti" ujarnya.

    Salah satu penyebab belum optimalnya penyelenggaraan haji, disebabkan bertumpuknya kewenangan di tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. "Selama ini Kementerian Agama berperan sebagai regulator, eksekutor, dan kontrol (pengawasan). Hal itu membuat tidak efektif, efisien, dan rawan terjadinya penyimpangan,".

    Pemerintah harus memahami isu yang berkembang di masyarakat mengenai tuntutan optimalisasi penyelenggaraan haji.

    "Dalam berbagai forum DPR terus menyuarakan bagaimana penyelenggaraan haji harus lebih optimal lagi,” tegasnya.

    Di sisi lain, DPR RI memahami kekhawatiran Kementerian Agama mengenai pembentukan badan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tentu pembentukan badan ini, tambah Iskan, akan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru.

    Namun, adanya badan dalam penyelenggaraan haji tersebut bisa menjadikan pelaksanaan lebih profesional. Salah satunya dalam sistem rekrutmen sumber daya manusia.

    "Dalam hal rekrutmen misalnya, pasti ada perbedaan antara pemerintah dengan badan. Jika dilakukan oleh suatu badan maka akan cenderung lebih bebas, sehingga lebih berkualitas. Sehingga menghilangkan konotasi adanya bagi-bagi jatah dari orang-orang Kementerian Agama,” pungkasnya.

    Harapan untuk optimalisasi penyelenggaraan haji, ujar Iskan bisa terwujud, salah satunya melalui pengelolaan dana haji secara profesional.

    "Jika dana pengelolaan haji sudah dikelola secara profesional maka akan lebih baik lagi penyelenggaraan haji ke depan,". (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus