Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda : KPK Minta Daerah Terapkan 3 Inovasi Pemprov Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19600.jpg

    BANDUNG—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan 3 Inovasi Pemprov Jawa Barat di 17 daerah. Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya menerima tim dari Deputi Pencegahan KPK yang berkoordinasi tentang rencana pilot project pencegahan di 3 titik yakni dari sisi pendapatan, tunjangan pegawai dan perizinan.

    “Untuk pendapatan, Pemprov Jabar sudah menerapkan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk 1-5 tahun cukup di ATM, ini mengurangi signifikan pungli. Ini jadi bahan replikasi KPK untuk melakukan pembinaan dan pencegahan di beberapa provinsi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/10).

    Kedua KPK juga menjadikan system manajemen kepegawaian Pemprov terkait renumerasi pegawai yang sudah berjalan dengan lancar. Penerapan TPP dinilai baik oleh KPK karena Pemprov Jabar berhasil melakukan penghematan juga menghapus honorarium pegawai.”Jadi tidak ada honor lagi dalam APBD Provinsi, serta kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan belanja publik,” ujarnya.

    Selain itu penerapan perizinan terpadu satu pintu yang diinisiasi oleh BPMPT. Kesuksesan ketiga program ini membuat KPK meminta agar Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai narasumber workshop yang akan digelar KPK bersama gubernur 17 provinsi.

    “Nanti juga ada MoU dimana software Pemprov Jabar akan diberikan pada provinsi-provinsi lain dengan supervisi deputi pencegahan KPK. Sistem 3 program ini akan dihibahkan untuk replikasi,” katanya.

    Menurutnya kepercayaan KPK pada Pemprov Jabar sudah berjalan baik dimana terkait penerapan TPP beberapa eselon II sudah memberikan pelatihan ke sejumlah daerah bersama KPK. “Nanti akan ada MoU antara pimpinan KPK dan Pak Gubernur  sekarang tim Pemprov dan KPK sedang melakukan finalisasi,” paparnya. (Pun).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus