Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Iwa: Pelabuhan Patimban Masih Tunggu RTRW Subang

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19911.jpg

    BANDUNG–Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Pusat awal pekan ini sudah menggelar rapat membahas evaluasi kesiapan dokumen dan administrasi Pelabuhan Patimban. Rapat yang dipimpin Deputi III Koordinasi Sumberdaya dan Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin tersebut menurutnya menghasilkan perkembangan signifikan.

    “Yang dievaluasi, ada details engineering design (DED) yang sudah selesai, juga penyusunan rencana induk kepelabuhan dari Kementerian Perhubungan. Rapat melibatkan daerah hingga Kementerian Keuangan,” katanya di Bandung, Rabu (9/11).

    Rapat juga mempertanyakan kewenangan-kewenangan yang ditangani provinsi seperti rekomendasi penetapan lokasi yang akan dibebaskan untuk akses ke pelabuhan maupun ke tol Cikopo-Palimanan. Iwa memastikan rapat juga menekankan agar persoalan tata ruang di Subang bisa segera tuntas. “Perda RTRW Subang rencananya akan tuntas Januari 2017,” paparnya.

    Sementara untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat menurutnya kemungkinan baru bisa diselesaikan pada tahun 2018. Namun rapat memutuskan proyek tidak perlu menunggu revisi RTRW Jabar ini selesai karena akan memakai rekomendasi lewat Perpres yang memasukan Patimban sebagai salah satu proyek skala prioritas nasional.

    “Semuanya berjalan paralel, Amdal nantinya akan mengikuti perubahan RTRW Subang,” tuturnya.

    Pemprov Jabar sendiri sedang membahas penetapan lokasi yang berhubungan dengan rencana pembebasan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Iwa berharap proses ini tidak dipengaruhi spekulan tanah karena itu dalam rapat Pemerintah Kabupaten Subang diminta mengawal pembebasan di lapangan. “Nanti ada jalan selebar 30 meter untuk akses,” ujarnya.

    Selain itu rapat membahas finalisasi financial closing proyek yang akan dibiayai Jepang tersebut. Menurutnya Kemenko Maritim bersama Kementerian Keuangan akan menuntaskan hal ini, sementara Kemenhub akan fokus pada DED, Rencana Induk Kepelabuhan, sementara daerah fokus di tata ruang. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus