Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Humas Setda Karawang Gelar Sosialisasi PPID

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20006.jpg

    KARAWANG-Bertempat di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang, Selasa (15/11), Bagian Humas Setda Kabupaten Karawang selenggarakan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016, dengan menghadirkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat yaitu Ijang Faisal, S.Ag, M.Ikom dan Hernadi Natawidjaya,SE,MM. Keduanya menyampaikan materi terkait dengan Tata Kelola Informasi Publik dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi Provinsi Menurut Undang–Undang No 14 Tahun 2008.

    Hadir para Kepala SMA/SMK, SMP, Kasubag TU UPTD Pendidikan se-Kabupaten Karawang dan Kasubag Program pada masing–masing SKPD dengan total 210 orang.

    Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Drs.H.Ramon Wibawa Laksana.M.Si.  mewakili Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa terbitnya Undang–Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

    Ketua Panitia Penyelenggara Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan  Bagian Humas Setda Kabupaten Karawang H.Furqon Jalaludin.S.Ip. dalam laporannya menyampaikan bahwa PPID Kabupaten Karawang telah dibentuk sejak Tanggal 20 Desember 2013, sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Karawang Nomor 487/Kep-631-Huk/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Karawang, sedangkan tujuan diselenggarakan acara tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus menekankan kembali komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan informasi publik, sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau Good Governance. (@opa)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus