Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Iwa: Enam Fungsi Penting Satgas Saber Pungli

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20055.jpg

    BANDUNG-Pada Acara Pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (17/11/2016), Sekda Jabar Iwa Karniwa mengutarakan bahwa terdapat enam fungsi penting Satgas Saber Pungli, yaitu Pertama, membangun sistem pemberantasan pungli, kedua melakukan pengumpulan dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Ketiga mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli.

    “Keempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan hasil operasi intelijen,” katanya.

    Kelima hasil OTT ini tim akan memberikan rekomendasi pada pimpinan untuk memberikan sanksi pada pelaku pungli sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir tim yang mayoritas berisi jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi Jabar ini akan melakukan monitoring dan evaluasi pemberantasan pungli di Jabar.

    Iwa memaparkan Satgas yang ketua pelaksananya Irwasda Polda Jabar ini sudah memiliki rencana cepat dimana diharapkan dari operasi yang digelar bisa memberikan kenyamanan dalam iklim investasi hingga menekan angka pengangguran. “Berdasarkan hasil operasi intelijen ada beberapa titik kerawanan yang bisa mengganggu layanan pada masyarakat. Titiknya sedang dibahas secara teknis,” tuturnya.

    Dirinya juga mewanti-wanti agar tidak ada PNS Pemprov Jabar yang melakukan pungli mengingat fungsi tim adalah bisa melakukan OTT. Menurutnya dalam rapat pihaknya memberikan masukan, dalam OTT nanti Polda, Kejati, BIN dan garnisun serta Pemprov Jabar sebagai penunjang agar meningkatkan koordinasi. “OTT dimungkinkan, ini untuk layanan publik sebagai skala prioritas,” katanya.

    Terkait PNS/ASN yang terkena OTT, Iwa menegaskan pasti akan diberikan sanksi dengan melihat jenis pelanggaran yang akan ditentukan dalam proses hukum. Menurutnya statement Kemenpan RB jika ada PNS yang melakukan pungli langsung dipecat tetap akan dilihat sesuai aturan yang ada. “Kita ikuti aturan dan lihat kesalahan dan sanksinya. Kita tidak boleh sewenang-wenang, tetap ikuti aturan yang mengikuti. Kalau kesalahannya dimungkinkan pecat, bisa,” paparnya.

    Rencananya agar kerja tim optimal, pihaknya akan segera membentuk tempat pelaporan dan teknis penyaluran laporan seperti pengaduan hotline dan lewat media sosial.

    Adapun susunan kepengurusan Saber Pungli di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep/1089 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat, susunan personalia diantaranya:
    1. Penanggung Jawab, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan;
    2. Wakil Penanggung Jawab I, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Bambang Waskito;
    3. Wakil Penanggung Jawab II, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi;
    4. Wakil Penanggung Jawab III, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa;
    5. Ketua Pelaksana Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat Rusli Hedyaman.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus