Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PNS Dalam Pengelolaan Barang Jasa

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20151.jpg

    KAB.BANDUNG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan dan standar kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengelola bidang barang jasa. Untuk memenuhi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Bandung yakni dengan memberikan pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 kepada 60 orang pegawai di Hotel Sutan Raja, Rabu (23/11).
     
    Sekretaris Daerah Ir. Sofian Nataprawira, MP berpesan kepada peserta agar mampu mengikuti dan memanfaatkan kegiatan diklat dengan baik, fahami dan dalami materi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
     
    “Semoga peserta bisa mengikuti kegiatannya dengan baik, sehingga proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai  APBD atau APBN bisa terlaksana dengan efektif, efisein, ekonomis dan transparan,” ucapnya.
     
    Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, kata Sofian merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.
     
    “Dalam penyerapan anggaran pemerintahan, seputar pengadaan barang dan jasa akan lebih memberi manfaat untuk kepentingan pemerintah, jika di dalamnya tidak ada penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya,”pungkas Sofian ditemani Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Erick Juriara.
     
    Menanggapi hal itu salah satu narasumber kegiatan Ir. Jarot Hidayat menjelaskan, rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
     
    Jarot menegaskan secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.
     
    “Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu yakni melalui ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, sesuai amanat Perpres No.70 tahun 2012 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan diisyaratkan wajib memiliki sertifikat keahlian,” ucapnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus