Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    70 PNS ikuti Bimtek Pemangku Jabatan Fungsional Guru

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20201.JPG

    BANDUNGKAB-Sedikitnya 70 perwakilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemangku Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kegiatan yang difasilitasi oleh BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bandung ini secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Kabupaten Bandung, Diar Irwana SH, di d’riam riverside resort, Ciwidey, Senin (28/11).
     
    Diar Irwana mengatakan maksud dari bimtek tersebut adalah dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS yang memangku jabatan fungsional.
     
    Diar menjelaskan, jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
     
    “Jabatan ini pada hakikatnya merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok pada organisasi pemerintah,” ujar Diar Irwana.
     
    Kendati demikian, kata Diar, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional selaku PNS memiliki peran yang sama. Diantaranya, dalam mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. PNS juga melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. “Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan oleh PNS,“ ujar Diar.
     
    Diar menambahkan, peran PNS lainnya adalah harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. “Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh PNS yang bersangkutan kepada masyarakat,” katanya.
     
    Berkaitan hal itu, lanjut Diar, peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat aparatur pemerintah memegang posisi penting dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap sistem birokrasi.
     
    “Untuk itu perlu ada upaya-upaya pada penciptaan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari, yakni memiliki etika dan moral yang baik serta dapat memberikan pelayanan prima dan memuaskan masyarakat,” tegasnya pula.
     
    Kepala BKPP Kabupaten Bandung, Drs.H.Erick Juriara Ekananta, M.Si menjelaskan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Reformasi Birokrasi.
     
    Misi ini, menurut Erick, menegaskan bahwa terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat, PNS  harus menghindari penyakit-penyakit birokrasi.
     
    Penyakit birokrasi tersebut mungkin bisa muncul bersifat politis, ekonomi, sosio kultural, dan teknologikal yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
     
    Dijelaskan Erick, penyebab penyakit birokrasi ini diantaranya kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana, tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, serta akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.
     
    Ia berharap, melalui Bimtek ini dapat meningkatkan profesionalisme PNS, sehingga pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus