Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Indonesia Memiliki Modal Kuat untuk Selesaikan Konflik Rohingya

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20206.jpg

    BANDUNG-Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Senin (28/11) mengungkapkan Indonesia memiliki modal yang kuat untuk memainkan peran internasional dalam mendorong resolusi serta terminasi (penghentian) kekerasan terhadap pembataian etnis Rohingya di utara Negara Bagian Raknine Myanmar.

    Modal yang kuat tersebut adalah bahwa Indonesia memiliki keprihatinan bahkan gerakan kepedulian yang mendalam atas nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara universial, sebagaimana tertuang dalam amanat Pembukaan Konstitusi, yaitu Melaksanakan Ketertiban Dunia berdasarkan Perdamaian Abadi dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan ketertindasan.

    "Dengan modalitas tersebut Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong resolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional Asean, maupun multilateral," ungkapnya.

    Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diharapkan menangkap kepedulian rakyat Indonesia ini dan menindaklanjuti dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

    "Liputan media yang memberitakan kekerasan dan penyiksaan terhadap etnis Rohingya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," ujarnya.

    Jazuli menambahkan bahwa masyarakat Indonesia dapat menjadi contoh (role model) untuk hidup berdampingan dengan kaum minoritas. Sebab, masyarakat Indonesia secara damai saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan. Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas.

    "Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas," kata wakil rakyat sejak tahun 2004 ini.

    Oleh karena itu, Jazuli mendesak siapa pun yang melanggar hukum, dari kelompok mana pun, harus ditindak dan diproses secara hukum. “Dan hal ini, yaitu hukum yang berkeadilan, menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia,” ujar Jazuli mengakhiri keterangannya. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus