Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Program Bantuan 1,75 Juta Untuk Posyandu

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20328.jpg

    SUBANG–Untuk mendukung pengelolaan kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada anggaran tahun 2017 akan menggulirkan bantuan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebesar 1.750.000 rupiah tiap Posyandu untuk 54 ribuan Posyandu di Jawa Barat.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan dalam sambutan pada Penutupan Bakti TNI Terpadu KB-Kes dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Jawa Barat di halaman Kantor Pemda Subang, Selasa (6/12).

    Keberadaan Posyandu salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan serta pendewasaan kepada masyarakat dalam hal kependudukan. Misalnya pembinaan kepada anak supaya bisa mendapatkan pendidikan lebih baik.

    Karena masalah kependudukan dan keluarga berencana merupakan tanggung jawab semua. Karena menurut Netty imbasnya pada semua aspek kehidupan sosial. “Bukan hanya BKKBN. Karena implikasinya mengimbas ke ruang kehidpuan. Akan bicara kesehatan dan layanan publik yang harus diberikan,” ujarnya.

    Disebutkan bahwa per Desember 2015 jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 46,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,8%. Angka ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional yang sebesar 1,4.

    Implikasi pentingnya ialah masalah sampah dengan masalah ekologi. Kemudian masalah kependudukan yang berkaitan dengan kekerasan. “Selama lima tahun terakhir untuk angka kekerasan saja tercatat 746 kasus yang sebagian besar menimpa anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak,” paparnya.

    Kemudian, ditambah dengan maraknya perangkat telekomunikasi (gadget) yang dipegang anak yang kurang pengawasan, sehingga mendukung pada rusaknya mental generasi penerus. Oleh karena itu permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

    Maka dari itu kita mendukung dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam ikut membantu menyelesaikan masalah kependudukan. Diantaranya memberikan penyadaran, mencari akseptor baru KB baru dan menjaga akseptor lama supaya tetap mengikuti program Keluarga Berencana.

    Hal senada dikatakan oleh Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Menurutnya Keluarga Berencana merupakan Program Strategis yang mencerminkan pembangunan keluarga, kesehatan ibu dan anak serta pola hidup sehat menjadi gerakan keterpaduan membantu, mencapai sasaran yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan Kegiatan Bakti Kesehatan ini diharapkan menjadi simpul kebersamaan dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah Kab. Subang dengan Kodim 0605 Subang,” ujarnya

    Apresiasi positif diutarakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM dan KB), Ir Syawal yang menyatakan bahwa peranan TNI melalui Program Bakti TNI KB-Kes Terpadu merupakan wujud kebersamaan.

    “Itu menjadi wujud keterpaduan antara Babinsa di lapangan dengan para kader kami di lapangan juga masyarakat. Saya harapkan keberhasilan ini tidak sebatas seremonial saja tetapi lebih jauh meningkatkan keberhasilan Program Keluarga Berencana kedepannya,” ujar Syawal kepada.

    Sebenarnya peran TNI di lapangan, khususnya di Subang sudah biasa dilaksanakan dan secara kualitatif cukup membantu. Karena di lapangan banyak tantangan yang dihadapi. Maka dengan peran TNI hingga kini kita telah berhasil menjangkau 70% dari cakupan pasangan usia subur.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus