Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi 2017

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20453.jpg

    BANDUNG–Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Hal itu disampaikan Jazuli pada Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi Bisnis 2017 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (14/12).

    "Fraksi PKS DPR RI, menghargai kerja keras pemerintah, dalam kondisi ekonomi dunia yang kurang baik masih bisa menjaga pertumbuhan di angka 5%. Meski kita juga tidak menutup mata secara kualitas mengalami penurunan dan masih jauh dari pemenuhan target pertumbuhan 7% selama lima tahun sampai 2019," ungkap Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Jum'at (16/12).

    Dalam catatan Fraksi PKS DPR RI, ungkap Jazuli sampai dengan Triwulan III tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,02% dengan prediksi sampai akhir tahun mencapai 5,037%. Hal ini, nilai Jazuli, masih di bawah target pertumbuhan yang ditetapkan 5,2% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

    "Hal itu menandakan bahwa pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan, dengan kata lain pemerintah belum bekerja secara efektif dalam mengawal perekonomian nasional," ujarnya.

    Meski demikian, Fraksi PKS DPR RI juga tidak mau hanya berpatok pada angka-angka pertumbuhan lalu abai pada dampaknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu catatan tentang kualitas pertumbuhan bagi kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan sangat penting untuk dicermati dan didalami.

    "Sayangnya berdasarkan kajian tim ekonomi Fraksi PKS DPR RI, pertumbuhan ekonomi berada pada posisi yang rendah kualitasnya dengan catatan sebagai berikut," terang Jazuli.

    Pertama, pertumbuhan ekonomi rendah dalam menyerap tenaga kerja karena banyak ditopang oleh sektor jasa yang minim penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja bukan lagi bersumber dari sektor manufaktur dan sektor pertanian yang kaya akan padat karya. Akibatnya dampak pada penurunan angka kemiskinan juga tidak signifikan.

    "Tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir bukanlah lapangan usaha padat karya. Lapangan usaha yang tidak padat karya tersebut adalah sektor Informasi dan Komunikasi (9,2%), jasa keuangan dan asuransi (8,83%) dan transportasi - pergudangan (8,2%)," papar Anggota Komisi I DPR RI ini.

    Kedua, struktur perekonomian nasional pun masih bertumpu pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga, sehingga sangat rentan terhadap gejolak inflasi.

    "Pemerintah boleh berbangga, saat inflasi umum (headline inflation) cukup rendah. Namun, pemerintah perlu memperbaiki pergerakan inflasi harga barang-barang bergejolak (volatile food), yang jauh di atas inflasi umum. Kelompok utama penyumbang inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Pemerintah seharusnya sudah memiliki jurus-jurus jitu untuk mengelola inflasi dari sisi penawaran (supply side), karena inflasi ini telah terjadi sejak lama," kata Jazuli.

    Sayangnya, lanjut Jazuli, pengelolaan inflasi lebih disasar melalui kebijakan moneter (demand side) yang justru kontraproduktif terhadap sektor riil. Dalam operasionalnya, saat inflasi tinggi, bank sentral akan menyedot dana dari perekonomian (terutama perbankan), sehingga menyebabkan suku bunga sulit untuk turun.

    Ketiga, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,037% terjadi penurunan pengangguran terbuka dari 7,56 juta orang (6,18%) menjadi 7,02 juta orang (5,5%), dengan demikian elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 107.206 tenaga kerja. Elastisitas tersebut terus menurun bila dibandingkan dengan elastisitas tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 260.000 tenaga kerja, bahkan pada tahun 2004 setiap 1% pertumbuhan menyerap 400.000 tenaga kerja.

    "Hasil ini masih jauh dari janji Nawacita Presiden saat kampanye yang menargetkan terciptanya lapangan kerja untuk 2 juta orang per tahun, sehingga totalnya adalah 10 juta orang selama 5 tahun pemerintahan. Padahal janji ini sangat penting direalisasikan untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan," pungkasnya.

    Keempat, dengan kondisi tersebut, bisa dikatakan bahwa investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, bahkan menyerap semua sumber daya, mulai dari anggaran APBN, SDM, menjadi prioritas pemerintah dalam dua tahun terakhir, ternyata tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja dan sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

    "14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah sejalan dengan kondisi daerah," ungkapnya.

    Bahkan, lanjut Jazuli, Fraksi PKS DPR RI menilai paket yang berisi kelonggaran kepemilikan usaha yang dimiliki investor asing (Daftar negatif investasi) bisa menjadi "bom waktu" baik bagi tenaga kerja di Indonesia maupun bagi perekonomian nasional yang diamanatkan konstitusi harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    "Sebagai negara besar, kita patut dan wajib mengutamakan investor dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga mereka menjadi tuan di negeri sendiri," tegasnya.

    Fraksi PKS DPR RI menilai, buruknya kinerja ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan APBN khususnya sektor perpajakan dalam dua tahun terakhir. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 133,8 triliun, agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang melebihi ketentuan perundang-undangan sebesar 3%. Kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam APBNP 2016 sebesar Rp 50,01 triliun.

    "Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 65 triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp. 68,8 triliun.
    Dampak dari pemotongan ini, bisa dipastikan akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," terangnya.

    Atas semua hasil kajian Tim Ekonomi Fraksi PKS DPR RI di atas, Pemerintah diminta untuk serius memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun 2017 sehingga makin tumbuh secara berkualitas. "Pemerintah harus bisa merancang kebijakan ekonomi yang baik dan mengimplementasikannya secara efektif guna mendorong mesin perekonomian. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi harus mendapat perhatian yang lebih serius, seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan, agar dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat luas," saran Jazuli.

    Kerja keras dan kerja cerdas harus dilakukan pemerintah karena tantangan ekonomi ke depan sangatlah berat, apalagi konstelasi ekonomi dan politik global telah berubah sangat drastis. Praktis pemerintah Jokowi-JK hanya memiliki waktu satu tahun ke depan (2017), guna memperbaiki kinerja perekonomian nasional, mengingat pada tahun 2018-2019 sudah akan memasuki tahun rawan, dimana suhu politik mulai memanas menjelang pemilu 2019, sudah bisa dipastikan pemerintahan tidak akan bisa bekerja maksimal. Tahun 2017 juga diperkirakan tidak akan mudah, mengingat pelaksanaan pemilukada serentak juga akan dimulai pada tahun 2017, tutup Jazuli mengakhiri penjelasannya. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus