Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ledia Berharap RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20586.jpg

    BANDUNG-Di tengah Seminar Nasional "Menuju Masyarakat Indonesia Sejahtera" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (UNPAD), Kamis (22/12), Anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan harapan dan dorongannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Sosial bisa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun sidang mendatang.

    Hal demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah sebagaimana rilis yang diterima jabarprov.go.id, Jumat (23/12).

    Ledia menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia memerlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial.

    "Sekitar 12 Undang-Undang mengamanatkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," ujarnya.

    Padahal kata anggota legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini lagi, keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya adalah keberadaan para pendamping di program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga pendamping rehabilitas korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

    "Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini maka amanat undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan," paparnya.

    RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam long list prolegnas tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhi kelengkapan administasi Naskah Akademis dan Draft RUU.

    "Draft dan Naskah Akademis ini masih dalam program penggodokan di Komisi VIII DPR RI. Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," tutupnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus