Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Genam Ultimatum DPR Sahkan RUU Miras Awal 2017

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20732.jpg
    Pemusnahan kopi di Kot

    BANDUNG—Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) hingga akhir 2016

    ini belum juga menujukkan indikasi akan disahkan oleh DPR. Padahal, RUU LMB ini sudah cukup mendesak diterapkan

    mengingat pelanggaran terkait miras belakangan ini semakin marak saja di Indonesia. Untuk itu Gerakan Nasional Anti

    Miras (Genam) mendesak DPR untuk serius menyelesaikan pembahasan RUU LMB dan segera mensahkannya di awal 2017 ini.

    “Saya tidak tahu tarik menarik seperti apa yang terjadi dalam pembahasannya sehingga molor hingga setengah tahun.

    Yang pasti pelanggaran miras di daerah-daerah semakin mengkhawatirkan saja. Baca saja berita, menjelang pergantian

    tahun, dari hasil operasi, kepolisian berhasi menyita ribuan botol miras di berbagai daerah. Mau sampai kapan negara

    ini tidak ada aturan miras setingkat undang-undang. Mau nunggu sampai berapa nyawa melayang akibat miras,” tukas

    Ketua Umum Genam Fahira Idris.

    Fahira mengungkapkan, peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan penjualan miras di minimarket tidak cukup

    untuk menghentikan laju peredaran miras, karena selain tidak komprehensif juga tidak ada sanksi berat apalagi denda

    dan pidana bagi yang melanggarnya.

    “Masyarakat di daerah yang sudah punya Peraturan Daerah (Perda) miras misalnya Provinsi Papua beruntung karena laju

    produksi, distribusi, dan konsumsi miras bisa diatasi, tetapi bagi daerah yang belum punya perda miras seperti

    Jakarta dan banyak daerah lainnya, masyarakat hanya bisa mengelus dada, melihat miras dijajakan begitu bebasnya.

    Itulah kenapa perlu regulasi miras setingkat undang-undang, karena bisa berlaku dan diterapkan secara nasional,”

    ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini.

    Karena ketidakjelasan penyelesaian RUU LMB ini, Fahira menghimbau masyarakat terutama di daerah-daerah yang akan

    menggelar Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017 mendatang untuk menarik komitmen dari para calon kepala daerah

    untuk membuat regulasi terkait miras mulai dari peraturan kepala daerah hingga perda.

    Genam, lanjut Fahira, sudah mulai menggerakkan relawan-relawannya di daerah untuk menarik komitmen dari semua

    pasangan calon terkait produksi, distribusi, dan konsumsi miras. Fahira berharap isu pemberantasan miras juga

    menjadi program para calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada pilkada mendatang.

    “Miras ini kan penyakit sosial yang serius terutama bagi generasi muda, jadi calon kepala daerah harus punya inovasi

    dan solusi untuk mengatasi. Kalau tidak ada komitmen, dia tidak layak dipilih. Di Jakarta sendiri, saya sudah

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus