Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Realisasi PBB Jawa Barat Mencapai Rp 1,2 Triliun

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_0239web.jpg

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan untuk kabupaten/kota, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Seiring dengan itu, dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB, maka setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan dan bantuan keuangan kepada 18  Bupati/Walikota dan 15 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang dinilai berhasil dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2010. Total jumlah bantuan keuangan yang diberikan tahun ini nilainya Rp. 4,5 miliar, sedangkan tahun lalu sebesar Rp. 2,5 miliar.

    “Alhamdulillah penerimaan dan capaian pajak PBB di Jawa Barat meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukan semakin meningkatnya kesadaran tentang arti penting membayar pajak. Sebagaimana dimaklumi, dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar sumber penerimaan dalam negeri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional,” tegas Heryawan usai menyerahkan Penghargaan dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Jawa Barat, Senin (11/4) di Halaman Gedung Sate.

    Menurut Heryawan bukti kenaikan pencapaian target tersebut, terlihat dari total realisasi penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Jawa Barat tahun 2010, tercatat sebesar Rp. 1,254 triliun atau 94,49 % dari target sebesar Rp. 1,327 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2009 sebesar Rp. 1,117 triliun atau sebesar 87,30 % dari target sebesar Rp. 1,280 triliun. Sementara, secara nominal realisasi penerimaan tahun 2010 naik sebesar Rp. 136,837 miliar dibanding tahun 2009 atau naik sekitar 12,24 %. Untuk tahun 2010  kabupaten/kota di Jawa Barat yang lunas PBB sebanyak  15 daerah. Begitu pula untuk KPP Pratama lunas PBB tahun 2010 sebanyak 15 KPP.

    Selanjutnya berkaitan rencana penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan  di Jawa Barat tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tercatat sebesar Rp. 1,327 triliun, naik sebesar Rp. 47,3 miliar atau 3,57 % bila dibandingkan dengan rencana penerimaan tahun 2009. Menurut Heryawan kenaikan target tersebut mengindikasikan masih terdapatnya potensi yang dapat digali melalui pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang lebih optimal. “Perlu kerja keras dan optimalisasi objek-objek pajak agar target dapat dipenuhi,” tuturnya.

    Saat ini di Jawa Barat jumlah objek PBB berjumlah 17,377 juta, terdiri dari 10,366 juta berasal dari wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan sebanyak 7,011 juta wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Dengan jumlah objek PBB tersebut, perlu disikapi kabupaten/kota, khususnya tim intensifikasi PBB, terhadap akurasi data objek dan subjek pajak. Untuk itu perlu pendataan yang lebih efektif, sosialisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Agar tumbuh kepercayaan kepada institusi perpajakan yang  pada gilirannya menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya selaku warga negara yaitu membayar pajak,” ujar Heryawan.

    Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, bahwa pengalihan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah akan dilaksanakan sepenuhnya oleh kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 Januari 2014. “Untuk itu, saya mengimbau para bupati/walikota segera mempersiapkan dan melakukan percepatan untuk penyiapan aspek SDM, sarana prasarana, peraturan serta pendanaan, sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal,” ucap Heryawan.

    Kemudian, selama masa peralihan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Barat II dan Kanwil Perbendaharaan yang tergabung dalam Tim Intensifikasi PBB Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsinya akan memfokuskan tahapan pengalihan tersebut dalam bentuk fasilitasi, koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota serta melakukan koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan agar pengalihan PBB sebagai pajak daerah dapat berjalan sinergis di Jawa Barat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus