Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda: Segera Tuntaskan Masalah di Daerah Yang Akan Gelar Pilkada

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20930.jpg

    BANDUNG-Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa meminta Pemerintah Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2017 segera menuntaskan sejumlah persoalan yang masih tersisa menjelang pemungutan suara.

    Iwa Karniwa menekankan hal tersebut dalam rapat persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di tiga daerah tersebut yang dihadiri Sekda Cimahi, Tasikmalaya dan Bekasi di Gedung Sate, Bandung, Jumat (20/1).

    Rapat sendiri membahas kesiapan logistik hingga situasi dan kondisi keamanan di 3 daerah.

    ”Dari rapat tersebut terungkap masing-masing daerah masih memiliki persoalan yang harus dituntaskan,” kata Iwa.

    Pertama untuk Kabupaten Bekasi, sampai saat ini masih ada 118.287 daftar pemilih yang hingga pekan ini belum melakukan perekaman e-KTP. Karena jumlah ini sangat tinggi, Iwa meminta agar Pemkab Bekasi memantau secara ketat agar perekaman bisa tuntas sebelum pencoblosan.

    “Sekda Bekasi sudah memerintahkan camat untuk proaktif jemput bola dalam melakukan perekaman,” tuturnya.

    Selain itu di Bekasi juga proses pergantian antar waktu (PAW) dua anggota DPRD Bekasi belum rampung seluruhnya, karena dari dua anggota DPRD yang maju dalam Pilkada 2017 yakni Abdul Kholid (PKB) dan Iin Panihin (PBB) baru Abdul yang tengah diproses calon penggantinya.

    “Saudara Iin belum, rapat meminta agar usulan PAW yang bersangkutan segera diproses,” katanya.

    Sementara untuk Kota Cimahi dari sisi daftar pemilih yang berjumlah 375.722 pemilih menurut Iwa sudah tidak ada masalah. Persoalan di Cimahi hanya posisi Atty Suharti yang dalam Pilkada ini mengajukan cuti kampanye dan akan habis pada 11 Februari mendatang dan menurut aturan kembali menjabat sebagai Wali Kota Cimahi.

    “Ini perlu diantisipasi. Karena yang bersangkutan ada kasus hukum dan sedang menjalani tahanan maka tidak boleh menjalani kewenangannya, sementara pemerintahan tidak boleh vakum, karena itu posisi Plt Wali Kota Cimahi yang saat ini dijabat Wakil Wali Kota akan diperpanjang tapi ini akan dibahas lebih lanjut,” paparnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus