Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Program Musrenbang RKPD 2018 Wajib Dilengkapi Georeferensi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21021.jpg

    KAB. BANDUNG-Perencanaan program pembangunan kewilayahan untuk tahun 2018 akan segera dilakukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP mengatakan bahwa pelaksanaan konsultasi publik tahun 2017 ini, merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021. Penyampaian usulan harus berbasis spasial dan wajib dilengkapi dengan georeferensi. Hal tersebut dikatakan Sofian saat pembukaan acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018, di ruang rapat Bappeda Soreang, Kamis (26/1).

    “Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melakukan inovasi feature RKPD yang berbasis spasial. Artinya untuk mempercepat proses pembangunan dan pencapaian target pembangunan, harus menyertakan Foto Berkoordinat, ” ucap Sofian.

    Untuk mengoptimalkan RKPD sesuai dengan target kata Sofian, selain inovasi sistem, diperlukan adanya konsistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan program usulan kewilayahan, yang selanjutnya akan diakomodir.

    “Pemerintah daerah dan rakyat harus konsisten saling membantu, bahu-membahu, menjadi suatu energi kolektif, dalam membentuk kerja sama untuk mendorong keterbukaan serta  memperluas ruang partisipasi, khususnya kebutuhan rakyat” imbuhnya.

    Dalam konsultasi publik yang melibatkan berbagai unsur kepentingan ini, Sofian berharap akan ada solusi bagi setiap permasalahan yang belum diselesaikan terkait pembangunan di Kabupaten Bandung.

    “Saya harap konsultasi publik ini bisa memfasilitasi semua usulan dan memberi solusi untuk permasalahan yang belum terselesaikan, seperti jaminan pendidikan dan kesehatan, perlunya penanggulangan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar dan  kurangnya sarana pelayanan publik, juga lainnya,” pungkasnya.

    Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Bandung, Ir. H. Ernawan Mustika.,M.Si berpesan pada seluruh pemangku kepentingan, bahwa usulan program untuk RKPD 2018 harus lengkap. Jika menyentuh anggaran, harus berdasarkan kajian, lokasi, kriteria online, harga satuan online dan foto berkoordinat (georeferensi).

    “Bagi pengusul, perencanaan program kali ini akan lebih transparan, detil dan lengkap, mulai dari kajian anggaran, pengumpulan data, lokasi (georeferensi) hingga pelaksanaan,” tandas Ernawan.

    Ia berpesan agar seluruh pihak yang terlibat bisa bersinergis dengan baik dan ikut berkontribusi dalam menyusun perencanaan demi kemajuan Kabupaten Bandung.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus