Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Emil Kecewa Sistem Perizinan Online Masih Bocor

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21062.jpg

    BANDUNG-Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku kecewa karena sistem perizinan online di kota Bandung masih mengalami kebocoran sehingga muncul tindakan korupsi.

    Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan modus yang sudah ditemukan dalam sistem perizinan tersebut disalah gunakan oleh oknum petugas dengan mempersulit akses online kepada masyarakat.

    "Saya kecewa ternyata sistem yang sudah kita bangun ternyata "dipersusah" misalnya loginnya lelet supaya orang bingung kan akhirnya datang lagi bertemu lagi dengan petugas, modusnya kan begitu,"katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (30/1/2017)

    Menurutnya, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan Riza Wardana oleh Tim Satreskrim Polrestabes Bandung dan Saber Pungli dijadikan momentum untuk mengingatkan kembali kepada para petugas untuk tidak macam-macam melakukan tindakan korupsi.

    "Sekali lagi saya ingatkan jangan macam-macam, saya dengan kepolisian termasuk saber pungli sudah berkomitmen untuk menegakan disemua pelayanan masyarakat yang punya potensi penyalahgunaan wewenang,"jelasnya.

    Seharusnya, lanjut emil, pelayanan online ini dihindari terjadinya tatap muka antara petugas dengan masyarakat tetapi masih saja terjadi pungli. Sebab masih ada mental oknum dari petugas sehingga menyalahi aturan.

    "Saya bilang tadi kalau teknologinya sudah paling bener tetapi dibalik teknologi itu ada operator kalau mental oknumnya masih ada. Kan teknologi ini akan diperlambat dibuat susah dan dibikin masalah kan saya engga hapal,"ujarnya.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sendiri, sambungnya akan membentuk
    satgas reformasi dalam proses perizinan dan sistem online untuk memastikan teknologinya yang lebih canggih.

    "Ke depannya kita akan membentuk satgas reformasi dalam proses perizinan dengan sistem online yang lebih canggih,"

    Pria yang dulu berprofesi arsitek ini menilai semua sistem pelayanan masyarakat rawan pungli contohnya dinas tersebut tidak melayani masyarakat tapi ada proyek pembangunan sehingga terindikasi terasinya praktek korupsi.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus