Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Klarifikasi Pemprov Jabar Tentang Data LKPJ Tenaga Kerja

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ruddy-Gandakusumah,-SH,-MH._.jpg

    BANDUNG- Menindaklanjuti berita di sejumlah media massa cetak pada tanggal 17 April 2011 tentang Data LKPJ jumlah tenaga kerja di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, H. Ruddy Gandakusumah, SH, MH menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

    1.      Mekanisme Pendataan Informasi Pasar Kerja (Mikro) :

    A.    Pendataan Sistem Informasi Pasar Kerja melalui Mekanisme Antar Kerja (AKL, AKD dan AKAN). Pendataan dilakukan dimulai dari Bulan Juni s.d Desember 2008, Januari s.d Desember 2009 dan Januari s.d Oktober 2010
    B.    Pendataan dilakukan melalui kartu AK.1 (Kartu Kuning)
    C.   Pendataan ini dilakukan melalui petugas Fungsional Pengantar Kerja
    D.   Pendataan Informasi Lowongan Kerja dilakukan berdasarkan  UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pelaksanaannya menggunakan Peraturan  Menteri Tenaga Kerja  No. 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan  Permenaker No 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. Petugas Fungsional Pengantar Kerja mendata informasi lowongan kerja ke Perusahaan Lokal, Lembaga Pengerah Tenaga Kerja Antar Daerah dan Perusahaan Pengerah TKI Swasta, Bursa Kerja Khusus di SMK dan Perguruan Tinggi, Perusahaan Jasa Konstruksi, Badan Penanaman Modal, Lembaga pemerintah, Transmigrasi dan KUKM.
    E.    Pendataan Penempatan Tenaga Kerja, dimana setelah lowongan kerja tersedia dan diumumkan kepada masyarakat, Petugas Fungsional Pengantar Kerja mendata lagi realisasi penyerapan/ penempatan baik yang bersifat AKL, AKAD, dan AKAN atau disebut dengan AK.5
    F.    Selanjutnya, berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, dimana Pasal 7 Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Sensus, Survei, Kompulasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan pasal 12, Statistik Sektoral dilaksanakan oleh motivasi sendiri sesuai dengan ruang lingkup dan fungsinya, secara mandiri atau secara daya Badan.

    2.      Mekanisme Sensus 2010 (Makro) :

    A.   Waktu pencacahan terhitung dari Agustus ke Agustus tahun berikutnya
    B.   Pencacahan dilakukan secara sampel
    C.   Pencacahan tidak mendata TKI, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Lokal (Perpindahan antar Kab/Kota), Bursa Kerja Khusus, Job Fair, Dunia Maya, Media Koran dan PKWT.

    3.      Jadi, terdapat dua mekanisme pendataan, dan diperoleh angka yang agak berbeda antara penyerapan tenaga kerja secara makro dengan mikro.

    4.      Hasil publikasi BPS sebagai berikut : Tahun 2008 ke 2009 dan 2010, dimana angka penyerapan yang telah bekerja sebanyak 16.480.395 dan naik menjadi 16.901.430 dan naik lagi menjadi 16.942.444, kemudian dari tingkat pengangguran memperlihatkan kecenderungan menurun dari 12,08 % turun menjadi 11,01 % dan turun lagi menjadi 10,30 %

    Realisasi Penyerapan

    Pencatatan bursa kerja oleh bursa kerja pemerintah dan bursa kerja swasta pada tahun 2009 sebesar 502.958 kesempatan kerja dan tahun 2010 sebesar 560.344 kesempatan kerja. Berkaitan dengan adanya angka investasi sebesar Rp. 17 Triliun dari BPPMD dimana kesempatan kerja yang tercipta sebanyak 218.235 memang benar adanya. Namun hal ini perlu dijelaskan bahwa kesempatan kerja itu tidak hanya bersumber dari PMA dan PMDN (Formal) saja, tetapi dari sumber-sumber lain yang dilakukan oleh KUMKM atau skala mikro dan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak termasuk pekerja mandiri, karena pada hakekatnya kesempatan kerja timbul dari Investasi baik dilakukan Pemerintah, Swasta dan Rumah Tangga. Jadi jumlah 1.063.302 adalah yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menjadi tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

    “Dalam kesempatan ini kami mencontohkan pekerja informal seperti diantaranya pemulung, tukang gali, tukang bubur kacang, tukang bakso, tukang kredit dan lain-lain pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat, dimana mereka merupakan pekerja-pekerja informal di luar hubungan kerja yang jumlahnya cukup besar dan nilai ekonomisnya mencapai puluhan milyar rupiah, dan kami sampaikan bahwa pemulung tidak termasuk dalam pencatatan by name by address by job by company,” jelas Ruddy.

    Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua data yang dipublikasi oleh BPS dan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat sama-sama benar dan sah menurut hukum UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Stastistik dan UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan Permenaker No. 14 tahun 2006, Permenaker No. 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan , serta Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948 (Keppres No. 36 Tahun 2002) Tentang Pelayanan Penempatan. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus