Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hasil PDTT Masih Terjadi Penyimpangan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21197.jpg

    BANDUNG-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, hasil audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Belanja Daerah masih menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

    “Masih terdapat kelemahan dalam proses penganggaran dan perencanaan pengadaan, terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan belanja barang dan jasa, belanja jasa konsultan, belanja BBM, belanja alat tulis kantor,” ucapnya.

    Selain itu menurut Arman, masih ada kegiatan servis kendaraan bermotor yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan belanja yang sebenarnya, dan pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.

    “Penyimpangan lain terkait kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan dan pencairan jaminan pelaksanaan yang belum/tidak dilaksanakan,” tuturnya.

    Arman menyatakan atas berbagai kelemahan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 10 entitas pemeriksaan tersebut, masing-masing kepala daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan kepada BPK.

    “Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU 15 Tahun 2004, selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diserahkan, kepala daerah harus menyampaikan perkembangan,” kata Arman, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016, di Aula BPK RI, Senin (06/02). (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus