Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Integrasi Penangan Sampah Terus Dilakukan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21386.jpg

    BANDUNGKAB-Fokus perencanaan pembangunan untuk peningkatan kualitas lingkungan tahun 2016-2021, Bupati Bandung H. Dadang M Naser rekatkan integrasi semua pihak untuk peduli lingkungan, khususnya untuk Kabupaten Bandung bebas sampah di tahun 2020. Hal itu  dikatakan Bupati saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2017, yang dipusatkan di Halaman Rumah Susun Kecamatan Solokanjeruk, Kamis (16/2).  

    Sebagai upaya aktif dan persuasif dalam meningkatkan kualitas lingkungan, Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung  telah melakukan berbagai strategi, yakni Sabilulungan RAKSA Desa, Mendukung Citarum Citarum Bersih Indah dan Lestari (Bestari) melalui Program Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage), Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Reduce Reuse Recycle (3R) dan  Bank Sampah.

    “Yang harus terus disosialisasi dan diaplikasikan, intinya adalah budaya hidup bersih. Melalui kepedulian akan lingkungan, kita bisa memberdayakan semua pihak bahkan Pemkab  akan melibatkan Alokasi Dana  Perimbangan Desa (ADPD) untuk menangani sampah di tingakat Desa,” ungkapnya. 

    Bupati berharap, melalui momentum HPSN tersebut, komitmen bersama harus dilakukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan sampah. Selanjutnya, akan dilakukan juga Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (SPM) dengan target progres penyelesaian sampah di tingkat rumah tangga.

    “Kedepan, akan diperketat aturan tentang sampah dan saya minta pembangunan TPS di Legok Nangka Kecamatan Nagreg agar dipercepat, sehingga bisa segera dimanfaatkan,” pungkas Bupati.

    Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Kusumah menuturkan, tindakan aktif lainnya juga dilakukan untuk penyediaan sarana penunjang pengelolaan sampah. Tercatat 76 unit kendaraan yang beroperasi di 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan dilengkapi dengan 379 personil pengelola kebersihan.

    “Integrasi semua pihak dalam pengelolaan lingkungan, bukan hanya didukung oleh Pemerintah saja, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pariwisata dan Budaya, juga komunitas penggiat lingkungan, unsur pengusaha/ perusahaan (pihak ketiga) dan yang paling penting adalah kerjasama masyarakat itu sendiri,” pungkas Dia

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus