Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembongkaran Bangunan Kahatex, Titik Terang Penegakan Hukum Lingkungan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21451.jpg

    BANDUNG-Pembongkaran bangunan milik PT. Kahatex yang kerap menyebabkan banjir ketika hujan turun menjadi angin segar bagi penegakan hukum lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

    Pasalnya, dengan demikian diharapkan penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan ketika pelanggaran terjadi. Pembongkaran ini pun dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan posisi kepada para pelaku usaha yang bandel dengan hukum.

    Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH mengatakan, dengan pembongkaran yang dilakukan Kahatex seusai mendapatkan perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan tanpa mendapatkan kompensasi sudah tepat.

    "Sebab bangunan Kahatex selain sudah menyalahi aturan juga menyebabkan banjir. Kalau menyebabkan bencana maka tidak perlu diberikan ganti rugi," kata Asep di Bandung, Senin (20/2).

    Sebelumnya, Kahatex tidak mau menuruti perintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membongkar bangunannya yang menghalangi aliran air di sempadan Sungai Cikijing. Akibatnya, banjir kerap menggenangi kawasan Rancaekek dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

    Pemprov Jabar pun kemudian menyeret kasus ini ke meja hijau. Namun apa mau dikata, gugatan yang diajukan Pemprov Jabar ditolak pengadilan dan penegakan hukum lingkungan kepada Kahatex pun kandas.

    Kasus ini kemudian sampai ke teras Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Sampai pada akhirnya JK memerintahkan agar Kahatex membongkar bangunan tersebut setelah diberi penjelasan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

    "Mengapa mereka ngotot?. Bisa karena merasa bangunannya sah, karena biaya bongkarnya mahal atau karena mereka punya beking kuat untuk menantang dan tidak menaati perintah Pemprov Jabar," ujarnya.

    Menurut Asep, langkah yang dilakukan Pemprov Jabar berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sudah tepat. Sebab berbagai cara sudah dilakukan agar Kahatex mau membongkar bangunan yang menghalangi aliran air Sungai Cikijing.

    Ke depan, Asep mengimbau Pemprov Jabar untuk menginventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bangunan, dan tata ruang. Hal ini dianggap penting dilakukan agar Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memetakan masalah yang ada di wilayahnya.

    "Namun, jangan langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalahnya. Harus dilakukan sendiri terlebih dahulu supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah daerah punya posisi yang kuat," pungkasnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus