Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kabupaten Karawang Teken MOU dengan BPKP Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21557.JPG

    KARAWANG-Penandatanganan MoU antara perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Deni Suardini,SE,Ak,MM dengan Bupati  Karawang, dr.Cellica Nurrachadiana, bertempat di Gedung Singaperbangsa Lantai II. Jumat (24/2). Hadir dalam acara tersebut Inspektur Karawang, H.E.Endang Somantri, para Asisten, Kepala Dinas serta Kabag dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

     Adapun kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam MoU antara lain:

    Pertama.Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan  anggaran dan pertanggungjawaban anggaran; Kedua. Pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah dan aset daerah; Ketiga. Penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah antara lain: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah; Keempat. Penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan; Kelima.    Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah daerah; Keenam.    Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

    Dalam sambutannya,  Bupati  menyambut baik adanya kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pengelolaan keuangan serta laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang, agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat Karawang dapat kami wujudkan menjadi pemerintahan yag bersih serta transparan.

    Sementara itu, perwakilan BPKP Jabar dalam sambutannya menyampaikan peran BPKP dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah ditinjau dari empat perspektif, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, akuntabilitas kebendaharaan negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas program lintas sektoral.(@opa)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus