Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda : LKIP sebagai Media Evaluasi Perbaikan Kinerja

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21597.jpg

    KAB. BANDUNG-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus dijadikan media evaluasi dan perbaikan Perangkat Daerah (PD), khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP saat acara Sosialisasi Penyusunan LKIP yang digelar di Bale Sawala Soreang, Senin (27/2).

    “Sesuai dengan aturan yang ada, instansi harus melakukan reviu terhadap kinerja yang dilakukan. Maka sebagai upaya evaluasi dan perbaikan demi tercapaianya visi dan misi daerah, LKIP wajib disampaikan sebagai media dan sarananya,” ungkap Sofian.

    LKIP yang disampaikan kata Sofian akan menjadi tolak ukur keberhasilan, bagi setiap PD dalam melaksanakan program kerjanya.  Dia berharap, dari hasil LKIP, PD bisa merumuskan anggaran dengan berbasis kinerja, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan  bisa lebih maksimal sehingga keberhasilan sasaran visi misi pemerintah bisa terukur dan tercapai.

    “saya harap LKIP ini dijadikan alat ukur keberhasilan PD, baik dalam perumusan RPJMD, Rencana Kerja (Renja) bahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan skala prioritas bagi pelaksanaan pembangunan,” imbuh Sofian.

    Dia berharap juga, bagi para Ka.Sub. Bagian (Kasubag) Penyusunan Program yang baru menjabat, karena ada perubahan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja), agar bisa meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya, sehingga LKIP yang disusun bisa lebih relevan, akuntabel dan terukur.

    “Kasubag Penyusunan Program, dalam hal ini sebagai penyusun LKIP, juga harus cerdas. Melalui sosialisasi ini, semoga peserta bisa lebih meningkatkan kapasitasnya, bahkan LKIP yang disusun bisa berkualitas sesuai dengan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), sehingga indikator dari program yang dilakukan PD harus pada level outcome (hasil) yang bisa terukur,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Bagian Organisasi Yudhi Abdurrahman menuturkan, LKIP yang disusun oleh PD harus menetapkan indikator kinerja dalam setiap dokumen perencanaan secara spesifik.

    “Dari dokumen perencanaan, indikator yang disusun harus dapat dicapai, terukur, berjangka waktu tertentu dan dapat terpantau sehingga pelaksanaan juga hasilnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran,” ucap Yudhi.

    Sebagai tindaklanjut dari hasil penilaian SAKIP (Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah) beberapa waktu lalu, dari 54,6 point dengan nilai cc Pemkab Bandung, Dia berharap sosialisasi ini selain meningkatkan kapasitas aparatur, juga bisa  memberikan peningkatan kinerja instansi PD secara umum dan berangsur pada nilai lebih baik.

    “Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut  pendampingan SAKIP oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia (RI) beberapa waktu lalu, diharapkan agar transparansi dan akuntabilitas kinerja PD bisa meningkat serta mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan konsisten,” harapnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus