Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Akademisi Imbau Pemerintah Pertegas Regulasi Karya Ilmiah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21728.jpg

    BANDUNG-Minimnya jurnal nasional bahkan jurnal internasiona yang dibuat kalangan akademisi khususnya dosen di perguruan tinggi karena ketidakpastian regulasinyang dikeluatkan oleh pemerintah.

    Rektor Universitas Sangga Bhuana (USB) YPKP, Asep Effendi menjelaskan secara normatif proses pembuatan jurnal tersebut memakan waktu yang lama. Jurnal nasional yang terakreditasi Dikti membutuhkan beberapan persyaratan yang rancu, ketika sudah terpenuhi, ternyata pemerintah mengeluarkan regulasi yang baru.

    "Memang benar, saya sendiri termasuk orang yang harus menunggu dengan sabar ketika saya waktu itu sudah siap untuk mengajukan guru besar tapi kurang beberapa persyaratan yaitu jurnal nasional terakreditasi itu, saya kejar tetapi ketika sudah keluar regulasinya sudah berubah karena harus ada jurnal internasional,"katanya kepada wartawan, Senin(6/3/2017)

    Menurut Asep, proses pembuatan jurnal nasional memerlukan waktu setahun, itu pun kalau lolos verifikasi kalau tidak lolos harus cari yg lain sedangkan jurnal internasional bisa lebih lama dari itu.

    "Jadi kalau pemerintah prihatin dengan kondisi minimnya jurnal nasional dari guru besar yang ada membuat karya ilmiah, kami pun sebenarnya sedang bingung karena kami yang meneliti dan mempublikasikan lalu HAKInya milik dari Penerbit, ini kan problem,"jelasnya.

    Asep mengakui di Indonesia masih minim jumlah jurnal yang terakreditasi Dikti. Pihaknya optimis jika regulasinya diubah maka akan mempercepat proses lahirnya guru besar. Dia menilai, jika regulasinya diperketat maka akan menghambat pendirian program S3.

    "Nah, yang saya takutkan kalau regulasi ini tidak dilonggarkan atau diberikan kemudahan yang sifatnya sementara, kita akan terhambat dengan pendirian program S3, karena salah satu syaratnya harus ada guru besar, kalau tidak ada, tingkat pendidikan di Indonesia hanya sampai di S2 saja,"ujarnya.

    Asep menegaskan, selama ini bukan berarti dosen malas membuat jurnal internasional tetapi ketidak pastian regulasi yang kenyebabkan minimnya karya ilmiah standar inernasional.

    "Jadi, infrastruktur membuka jurnal yang terakreditasi dan jurnal internasional itu juga perlu regulasi,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus