Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Aparat Desa Wajib Sosialisasikan Tentang Kesadaran Hukum

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21766.JPG

    KAB BANDUNG-Sebagai upaya peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) beserta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, libatkan 50 orang aparat desa dari 7 Kecamatan untuk mengikuti pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

    Kepala Bagian Hukum Dicky Anugrah mengungkapkan, aparat Desa wajib mensosialisasikan tentang kesadaran hukum bagi masyarakat sekitar. Dalam mewujudkan masyarakat lebih beradab, kata Dia, aparat Desa merupakan elemen terdekat dengan masyarakat dalam implementasi ketentuan sadar hukum.

    “Aparat Desa sebagai elemen terdekat, wajib membangkitkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan tujuan masyarakat taat, patuh, dan tertib, mereka memiliki peran dan posisi yang sangat strategis bagi peningkatan kesadaran hukum di wilayahnya,” ucap Dicky usai acara Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat di Bale Sawala Soreang, Selasa (7/3).

    7 Kecamatan yang mengikuti pembinaan diantaranya Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Margahayu, Kertasari, Paseh, Ibun, dan Cileunyi. Pada kesempatan itu, Dicky mengatakan untuk menjadi desa yang sadar hukum tidak mudah, sedikitnya ada 6 (enam) syarat yang perlu di dilakukan.

    “Untuk mewujudkan Desa sadar hukum, ada 6 syarat, yakni Desa yang ditunjuk mesti melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalis rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta kriteria lainnya yang ditetapkan daerah,” imbuhnya.

    Sementara Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Setda Jabar, Dr. H.M Supriadi, SH.,MM menjelaskan, tahun 2017 ini telah ditetapkan 235 desa di Jabar akan ditetapkan sebagai sasaran pembinaan Desa sadar hukum.

    "Tahun ini sebanyak 235 Desa akan ditetapkan untuk pembinaan Desa/Kelurahan sadar hukum. Karena pada penerapan kesadaran hukum, masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh informasi atau pemberitaan dan akses teknologi, maka tuntutan yang lebih cepat untuk penerapan di masyarakat adalah melalui pembinaan aparat desa,” pungkas Supriadi.

    Dia berharap, dari pembinaan yang dilakukan akan turut meningkatkan kesadaran, menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memotivasi pelaksanaan penegakkan hukum di wilayah masing-masing. Jika Desa tersebut sudah memenuhi 6 kriteria, maka Pemerintah Provinsi Jabar akan memberikan penghargaan.

    “Sebesar 10 juta akan diberikan bagi Desa/Kelurahan yang telah memenuhi 6 kriteria masyarakat sadar hukum. Ini hanya bentuk apresiasi untuk Desa/Kelurahan yang terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayahnya masing-masing.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kompol Budiman, SH. mewakili Kapolda Jabar, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Ham Jabar, Hasbullah Fudail, dan Kasubbag Penanganan Hukum Kejaksaan Tinggi Jabar, Raymon Ali selaku narasumber.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus