Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Demiz: Reformasi Birokrasi, Perubahan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21877.jpg

    BANDUNG- Reformasi birokrasi hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi aspek ketatalaksanaan, bisnis proses dan aspek sumber daya manusia aparatur.

    Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Propinsi Jawa Barat yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Propinsi dan Kab/kota se-Jawa Barat, di Bandung, Senin (13/3)

    "Dengan kata lain reformasi birokrasi menuntut terwujudnya kelembagaan atau organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif, efisien serta terwujudnya ASN yang profesional dan kompeten," katanya.

    Pria yang akrab disapa Demiz ini menjelaskan guna mendukung suksesnya birokrasi tersebut serta mewujudkan aparatur yang profesional kompeten dan berdaya saing telah ditetapkan Undang-Undang No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur antara lain mengenai pengembangan ASN.

    Disamping itu, lanjutnya untuk mewujudkan pemerintah daerah yang efektif dan efisien Pemerintah telah menetapkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta telah ditindaklanjuti pula oleh Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

    "Konsekuensi logis dari penetapan Undang Undang tersebut adalah perubahan yang harus kita jalankan dalam sistem pengembangan kompetensi ASN,"ujarnya

    Lebih lanjut Demiz menambahkan, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kukturan dan kompetensi pemerintahan. Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi ASN tidak saja dilakukan pendidikan dan pelatihan namun dapat pula ditempuh dengan injob training, e-learning, Banchmarking, seminar, loka karya dan lainnya. 

    "Selain itu, diperlukan uji kompetensi dan sertifikasi sebagai upaya membangun kompetensi ASN,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus