Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KIP Jabar Siap-Siap Dapat Limpahan Kasus Sengketa Informasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/kip2011-dono.jpg

     

    BANDUNG- Saat ini sudah ada 8 provinsi yang telah memiliki Komisi Informasi Provinsi. Ke depalan provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Lampung, Banten dan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Provinsi Nangroo Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat masih dalam proses seleksi. Demikian diungkapkan Dono Prasetyo, Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam sambutannya pada acara Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat, di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jum'at (29/4).
     
    Dono berpesan kepada para anggota KIP Jabar agar menjaga integritas dan komitmen sehingga pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh badan publik bisa dilaksanakan dengan baik.  Dono juga berpesan agar KIP Jabar bersiap-siap untuk menerima pelimpahan kasus-kasus sengketa informasi yang terjadi di wilayah Jabar yang selama ini sedang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat. Sejumlah kasus sengketa informasi yang sedang ditangani Komisi Informsi Pusat antara lain terjadi di Kota Depok, Bogor dan Bekjasi.
     
    "Kalau KIP Jabar sudah siap, secara kelembagaan kasus-kasus sengketa informasi tersebut akan segera kami limpahkan. Memang seperti itulah amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.
     
    Salah satu kasus sengketa informasi publik yang telah berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat, papar Dono, adalah kasus yang terjadi di Kota Bandung. Yaitu sengketa informasi yang dikuasakan oleh LBH Bandung tentang permintaan informasi dan dokumen ijin mendirikan bangunan. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui proses mediasi.
     
    Pada bagian lain sambutannya, Dono mengimbau kepada pimpinan dan aparat badan publik agar bisa membuka diri memberikan pelayanan informasi sehingga informasi menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Sebenarnya, kata Dono, tanpa harus dimintapun, badan publik proaktif dalam menyediakan informasi publik. (enal)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus