Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemkab Bandung Anggarkan 17 Miliar Lebih Untuk KLB

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22074.jpg

    KABBANDUNG-Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP., mengungkapkan bahwa untuk bencana alam/Kejadian Luar Biasa (KLB) APBD sudah menganggarkan di atas Rp. 17 miliar. Hal tersebut dikatakan Sofian usai membuka acara Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit di Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu (22/3).

    “Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri uang itu bisa digunakan dengan persyaratan administrasi yang memadai, misalkan Kejadian Luar Biasa (KLB) diusulkan oleh Dinas Kesehatan dan secara aturan telah diklarifikasi, ini perhatian pemerintah daerah terhadap antisipasi persoalan masyarakat, payung hukumnya jelas dari permendagri dan keperluannya seperti bencana banjir, pengungsi, penyakit yang diderita pengungsi, atau keracunan makanan saat perayaan hari besar,” katanya.

    Sofian dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu fokus pembangunan lima tahun ke depan yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini didasari pemikiran bahwa untuk mendorong terciptanya masyarakat maju dan mandiri agar mampu menjadi subjek pembangunan.

    “Peningkatan kualitas tersebut meliputi pemantapan moral dan mental, peningkatan kemampuan intelektual, derajat kesehatan, kemandirian, dan kepercayaan diri yang akan bermuara pada peningkatan keberdayaan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Di bidang kesehatan, menurut Sofian, pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan salah satu sasarannya, yaitu meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung Tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 73,07 tahun.

    “Saya minta nanti untuk Tahun 2017, jajaran Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPS, aparat Dinkes harus paham apa yang dikerjakan di lapangan akan berakibat pada IPM maupun AHH dan akan dihitung oleh BPS, saya ingin ada estimasi juga dari Dinas Kesehatan,” imbuhnya.

    Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang bertanggungjawab kepada masyarakat, Sofian berharap agar Dinas Kesehatan senantiasa mempublikasikan kegiatan-kegiatannya.

    “Saya ingin mendorong apa saja yang tengah dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan untuk diangkat dan dipublikasikan setiap kegiatannya,” pesannya.

    Di Kabupaten Bandung, kata Sofian, akan ada percontohan tingkat Nasional mengenai tanaman obat-obatan dalam hal lintas transformasi pengobatan modern dan pengobatan tradisional.

    “Saya harap nanti ke depan ada laboratorium di Kabupaten Bandung supaya ada jalan keluar bagi kesehatan masyarakat dari berbagai jenis obat baik modern maupun tradisional,” tutupnya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber anggota DPRD Ketua Pansus X, Yayat Sumirat, S.H., perwakilan dari UNPAD, dr. Panji Fortuna, M.Ph., dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid., dan diikuti peserta antara lain dari perwakilan kecamatan se-Kabupaten Bandung, Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS), Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS), perwakilan 3 RSUD di Kabupaten Bandung, 31 UPT Yankes Kecamatan, 62 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bandung serta Komisi Penanggulangan AIDS.

    Selain acara sosialisasi juga diselenggarakan pemeriksaan/screening penyakit tidak menular serta pemeriksaan HIV sebagai salah satu pelaksanaan pemeriksaan dini dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid., mengatakan dengan adanya Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Bandung bertanggungjawab secara teknis maupun pembiayaan.

    “Bilamana ada kejadian luar biasa seperti wabah flu burung, keracunan makanan secara massal, atau misalnya penyakit di wilayah pengungsian yang mengikuti bencana, perda ini menjadi acuan, rujukan dan pelindung bagi masyarakat yang mengalaminya,” kata Achmad.

    Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah ini, menurut Achmad Kustijadi, telah diberatkan dengan kajian ilmiah dan akan dijadikan acuan dalam penganggaran maupun sejauh mana Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan perlindungan, memberikan preventif tentang penyakit manakala terjadi kejadian luar biasa (KLB).

    “Bencana banjir akan diikuti bencana berikutnya seperti wabah penyakit, ISPA, TBC, DBD, Cikungunya, Diabet, Jantung, Hipertensi, ini menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, dan Perda ini menjadi pelindung dan pemecah masalah kesehatan di bidang penyakit menular dan tidak menular,” tutup Achmad.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus