Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Butuh Perda Untuk Atur Taksi Online

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22114.jpg

    BANDUNG-Institut Studi Transportasi (Instran) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai kuota dan pembatasan tarif taksi online.

    Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, mengatakan, selain diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, taksi online pun perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

    “Perlu Perda dalam mengatur taksi online ini karena kuota setiap provinsi maupun kota menyesuaikan dengan jumlah potensi penumpang taksi," katanya di Bandung, Jumat (24/3/2017).

    Terkait revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, Darma menilai aturan tersebut dapat melindungi para pengemudi maupun konsumen taksi online, sehingga menumbuhkan  persaingan sehat antara trasportasi online dengan konvensional.

    “Revisi Permenhub bisa melindungi pengemudi dan konsumen taksi itu sendiri, sehingga persaingan sehat pun tetap terjaga," ucapnya.

    Sebaliknya, Wakil Ketua Himpunan Driver Bandung Raya (HDBR), Andrian Mulyaputra, menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, yang akan disahkan pada 1 April 2017 mendatang. Dia menilai aturan tersebut akan memberatkan para pengemudi taksi online.

    “Kami dengan tegas menolak revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016. Aturan tersebut jelas membelenggu kami,” ujarnya. 

    Lebih jauh Andrian menegaskan, pemerintah harus bisa menjamin keamanan para pengemudi taksi online. Dia berharap pengoperasian taksi online bisa ke semua wilayah tanpa ada larangan dari taksi konvensional maupun ojek pangkalan. 

    “Jika aturan tersebut disahkan, penghasilan kami akan menurun. Namun batas tarif bawah memang tetap diperlukan,” pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus