Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahap Ke-2

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22166.jpg

    SUMEDANG-Rapat tindak lanjut aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 tahap ke dua, diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Senin, (27/3). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Drs. H. Zaenal Alimin, MM, Serta dihadiri oleh Para Kepala SKPD dan Para Camat.

    Latar belakang dilaksanakannya Rapat rencana aksi pencegahan korupsi adalah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi provinsi Jawa Barat dimana, Kabupaten Sumedang adalah satu diantara enam Kabupaten / Kota, Yang berada di salah satu provinsi dari 10 Provinsi yang menjadi pilot project percontohan dan pengawasasn yang dilakukan oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati, S.Sos.M.S.i, Dasar aksi dari rapat tersebut adalah instruksi presiden nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2016 dan 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 356/4429/SJ tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2016 dan tahun 2017.

    Selanjutnya Tuti menjelaskan, Bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) Pemerintah Daerah meliputi empat (4) aksi, Diantarnya adalah, Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, Serta Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunann dana hibah dan bantuan sosial.

    Uraian tugas tim Kelompok Kerja (POKJA) aksi PPK Juga disampaikan oleh Tuti, Beberapa uraian tugas pokja tersebut diantaranya, pokja pengelolaan APBD, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Perizinan / Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSPT), Pokja Pajak dan Retribusi Daerah, Pokja  Pengelolaan Informasi Publik, Serta Pokja permasalahan lainnya (pengawasan dan pembinaan SDM).

    Sekda dalam kesempatan tersebut mengatakan, Tujuan dari rapat tersebut adalah, Seluruh kepala SKPD beserta jajarannya bisa bersama-sama membangun komitmen agar perilaku dalam membangun pembangunan di Kabupaten Sumedang bisa sampai kepada upaya untuk pencegahan korupsi,” Agar Sumedang berubah kepada posisi yang lebih baik, kita sebagai birokrat harus menempatkan diri kita sesuai tupoksi, Karena peran serta  kita, dapat menunjang kebaikan da dan keberhasilan Sumedang untuk kedepannya” Ujar Zaenal.

    Disamping itu, Zaenal juga menekankan untuk para kepala SKPD dan pihak-pihak terkait lainnya, Untuk mempunyai tujuan dan keinginan untuk memperbaiki diri meskipun tantangan yang dihadapi semakin berat,” Mari kita bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik, saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk bersungguh-sungguh bekerja yang tentunya berangkat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus