Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Upaya Preventif Untuk Pungli Berindikasi Korupsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22184.jpg

    KAB. BANDUNG-Melalui Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) yang Berindikasi Korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung lakukan upaya pencegahan (preventif) di lingkungan Pemkab Bandung. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Sofian Nataprawira.,MP, usai membuka acara Sosialisasi yang digelar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) di BaleSawala, Rabu (29/3).

    “Sosialisasi pencegahan terhadap korupsi ini, diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara meminimalisir atau menghilangkan peluang tindak pidana korupsi, khususnya bagi aparat di Kabupaten Bandung,” ucap Sofian.

    Selain itu, lanjut Dia kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman hukum, terutama yang berkaitan dengan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik. Sekda menilai, kecenderungan seseorang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah dengan 2 alasan, yakni rendahnya moralitas ASN dan kurangnya kedasaran hukum atas tindakan korupsi yang dilakukan ASN tersebut.

    “ASN yang melakukan Tipikor itu ada 2 kecenderungan, yakni bermoral rendah dan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum. Artinya ASN ini sudah paham hukum atas Tipikor, tapi dia masih saja berniat dan melakukan tindakan korupsi dengan tanpa rasa berdosa,” ungkap Sekda.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit (Kanit) Tipikor, Satuan Resort Kriminal  (Satreskrim) Polisi  Resort (Polres) Bandung  Iptu Ari Rinaldo, SH memaparkan, Tipikor yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi yang merugikan  keungan negara. Menurutnya,  pungli yang dilakukan oknum ASN, bisa berindikasi korupsi yang sebenarnya.

    “Tindakan pungli adalah korupsi kecil, contohnya pemotongan dana hibah bantuan dari pusat untuk daerah, seperti bantuan dana kelompok tani, bantuan untuk korban bencana, pemalsuan dan rekayasa. Sedangkan indikasi korupsi yakni mark up anggaran, mark down pendapatan, contohnya pemalsuan pajak, singgah lelang dan suap,” ungkap Ari.

    Lebih lanjut Ari menuturkan, faktor yang mempengatuhi terjadinya pungli di tatanan pemerintah adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), mental dan moral. Disamping upaya preventif seperti sosialisasi, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakatpun perlu dilakukan.

    “Faktor yang menjadi penyebab Tipikor, yakni aspek perilaku individu manusia yang tamak, rakus, tak bermoral, dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan aspek sosial yakni kurangnya kontrol sosial, sistem akuntabilitas dan lemahnya pengawasan,” imbuhnya.

    Sementara, Kepala Bidang Mutasi Aparatur pada BKPPD, Lani berharap, sosialisasi yang dilakukan bisa meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi Tipikor sehingga bisa menjalankan tugas sesuai ketentuan.

    “Sosialisasi ini merupakan langkah pencegahan ASN, terhadap kemungkinan terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Pemkab Bandung,” pungkas Lani.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus