Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penyerahan LKPD Kab.Bandung Tahun 2017

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22207.JPG

    BANDUNGKAB-Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, bersama-sama dengan perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kota Banjar, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat Jalan Moch. Toha Bandung, Kamis (30/3).

    Dadang M. Naser mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI. Dia mengatakan perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan sehingga bisa berjalan dengan baik.

    “Ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kemakmuran rakyat dan turut mempercepat pembangunan di Jawa Barat,” tutur Dadang M Naser yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira, Inspektur Kabupaten Bandung, H. Yayan Subarna, Assisten Administrasi, Diar Irwana, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, Hj. Siti Nuraini Alimah.

    Dadang menambahkan bahwa penyerahan LKPD ini harus dilakukan sebagai suatu kewajiban sebagai aparatur pemerintah dimana diperlukan akuntabilitas dalam bidang keuangan.

    “Khususnya bagaimana akurasi antara keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Jawa Barat,” tutur Dadang.

    Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa, mengatakan bahwa hal ini telah diamanatkan Undang Undang, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

    “Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, Kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran di Tahun 2016 dan juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota,” Kata Arman Syifa.

    LKPD yang diserahkan kepada BPK ini belum final (un-audited), maka dari itu dalam 2 bulan ke depan BPK akan kembali setelah pemeriksaan interim pertama dalam 40 hari terakhir.

    Arman mengatakan untuk pemeriksaan LKPD ini nantinya akan sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus