Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Serahkan Sertifikat Tanah Landreform

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/LANDREFORM.jpg

    Bandung - Bupati Bandung Dadang Mohamad Naser menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah obyek landreform tahap I kepada 200 KK (Kepala Keluarga) seluas 5,29 hektare di Kampung Cihideung Desa Cipelah Kecamatan Rancabali. Tanah tersebut sebelumnya dikuasai PT. Millenia Indonesia-Cibuni Estate yang habis HGU (Hak Guna Usaha) tahun 1998 lalu.

    “Redistribusi tanah obyek landreform ini dimaksudkan untuk mengalokasikan tanah negara yang merupakan obyek pengaturan penguasaan tanah kepada masyarakat yang telah dikuasai dan mengusahakan tanah tersebut secara aktif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dadang seusai menyerahkan SHM kepada 200 KK warga Kampung Cihideung.

    Penerbitan SHM menurut Dadang M Naser dimaksudkan pula sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah. Hal ini bisa dijadikan modal bagi masyarakat untuk terus meningkatkan produktifitas usaha, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik.

    Dia meminta kepada penerima SHM untuk tidak menjualbelikan SHM yang telah dimiliki.

    “Kalau untuk jaminan ke bank pinjam duit buat meningkatkan usaha, saya kira masih wajar, yang tidak boleh itu dijualbelikan ke orang lain,” tambah Dadang M Naser.

    Wakil Kepala BPN Kabupaten Bandung Siswanto menegaskan pemilik SHM tanah obyek landreform tidak bisa menjualbelikan SHM 10 tahun sejak menerima SHM.

    “Jika lewat 10 tahun setelah menerima sertifikat tersebut bisa dijualbelikan, jika kurang dari itu pihak BPN tidak akan memberikan ijin,” kata Siswanto.

    Disebutkan oleh Siswanto, tanah obyek landreform di Kampung Cihideung seluruhnya tercatat 645 bidang. Untuk tahap I diserahkan 200 bidang (200 KK) untuk kepentingan perumahan. Sementara sisanya 445 bidang tahap II dialokasikan untuk lahan pertanian.

    “Mudah-mudahan pada tahun 2011, untuk tahap II bisa diserahkan kepada masyarakat, karena prosesnya sekarang sudah ada di BPN pusat” kata Siswanto. Seraya menambahkan biaya untuk pensertifikatan tersebut, seluruhnya telah dibayar oleh Pemkab Bandung senilai Rp. 645 juta. Guh

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus