Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Cegah Tempat Pencucian Uang, Kupva BB Harus Berizin

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22300.jpg
    image :bmpmoneychanger.co.id

    BANDUNG-Bank Indonesia memberikan batas waktu hingga tanggal 7 April 2017 bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk segera memproses perizinan kegiatan.

    Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan PUR Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat , Mikael Budisatrio mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan pemantauan dan menghindari kegiatan KUPVA BB dari hal-hal negatif.

    “Kita khawatir KUPVA BB dari kemungkinan disalahgunakan, seperti untuk pencucian uang hingga pendanaan bagi teroris,” ucapnya.

    Menurut Mikael, jika hingga batas waktu yang sudah ditentukan pengelola KUPVA BB tidak juga memproses perizinan, maka yang akan bertindak adalah BI Pusat bersama Polri.

    “Jika masih ada KUPVA BB tidak berizin maka kami dari BI Jabar bersama Polda Jabar, akan mendatangi dan memberikan pemahaman serta teguran,” kata Mikael, kepada www.Jabarprov.go.id dalam sebuah acara.

    Menurut Mikael, sangat mudah bagi KUPVA BB jika ingin memproses perizinan, selain tidak di pungut biaya modal usaha yang harus dimiliki minimal hanya Rp100 juta.

    “Kita akan terus berusaha agar keberadaan  KUPVA BB sesuai dengan aturan yang berlaku dan hingga saat ini sudah ada beberapa KUPVA BB yang sedang melakukan proses perizinan ke BI,” ujarnya. (Parno)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus