Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kesenjangan Pluralisme di Indonesia

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22345.jpg

    BANDUNG-Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengatakan pluralisme yang ada saat ini berupa kesenjangan dengan ungkapan pribumi dan non pribumi. 

    Padahal Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan antar golongan dari Sabang sampai Merauke, serta dari Miangas sampai Pulau Rote, merupakan bangsa pelangi dan mozaik. "Kita harus menerima bangsa ini pelangi. Semua memiliki hak yang sama,"katanya pada acara diskusi publik bertemakan "Pluralisme In The of Religion Fundamentalism In Indonesia Community Level", di Bandung Kamis (6/4/2017) 

    Natalius mengungkapkan, hal lain yang mengancam pluralisme di Indonesia adalah ketika Bhinneka Tunggal Ika hanya simbolis. Bhinneka disebut namun tidak memahami arti Bhineka yang menghargai dan menghormati perbedaan yang ada.

    "Kalau kita lihat Pilkada. Itu wujud nyata liabilitas dalam konteks politik dan pemerintah. Ketika penyelenggara Pilkada, KPU ternyata tidak memberi kesempatan bagi orang keturunan yang bukan penduduk asli. Padahal menjadi pemimpin itu induk utamanya Pancasila," ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Divisi Hubungan Luar Negeri DPP Partai Demokrat Muhammad Husni Thamrin mengatakan, kegiatan diselenggarakan merujuk situasi kebangsaan mutakhir khususnya dan dunia umumnya yang sedang menghadapi problematika pluralisme agama. 

    Menurutnya, keberagaman digunakan seolah-olah semua telah menerimanya secara bulat, dan karenanya menjadi serta diambil untuk diberikan (taken for granted).

    "Divisi Luar Negeri DPP Demokrat menilai pentingnya mengadakan diskusi publik ini guna menemukan pemikiran yang mencoba serius dalam mendefinisikan istilah dengan makna cukup jelas," katanya

    Menurutnya, Indonesia bukan negara agama penuh, namun negara Pancasila. Akan tetapi, negara merujuk prinsip pertama dari Pancasila yakni Indonesia sebagai negara yang berketuhanan. 

    "Oleh karena itu, negara harus menghargai semua orang beragama di negeri ini,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus