Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Mendagri Resmikan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Jawa Barat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22476.jpg

    BANDUNG-Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo meresmikan berlangsungnya Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat, bertempat di Ruang Utama Hotel Intercontinental Dago Resort, Kamis (13/4). Peresmian musrenbang ini ditandai pemukulan gong oleh Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari atas permintaan langsung Mendagri.

    Mendagri cahyo Kumolo dalam sambutannya menyatakan penghargaannya terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Hal ini salah satunya atas kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan yang telah memimpin Jawa Barat sejak delapan tahun yang lalu, imbuhnya.

    Walaupun Pilkada Jawa Barat masih kuranglebih satu tahun lagi, namun kalaupun Pilkada di Jawa Barat diselenggarakan saat ini, maka saya yakin, Ahmad Heryawan akan terpilih lagi dengan porsi 68 %, seloroh Mendagri. Pernyataan itu Mendagri kemukakan atas alasan hasil survey/pantauan yang dilakukan saat kunjungan-kunjungan ke Jawa Barat.

    Kembali dalam hal perencanaan pembangunan, lanjut Mendagri, bahwa kegiatan musrenbang ini merupakan musyawarah kerjanya Gubernur untuk satu tahun kedepan yang nantinya akan dibawanya ke musrenbang tingkat nasional di Jakarta. Oleh karena itu, saya harapkan rencana kerja itu akan merupakan manifestasi dari janji-janji Gubernur dan walikota/bupati semasa kampanye Pilkada terdahulu. "Saya menilai janji-janji gubernur semasa kampanye Pilkada dulu, "90 % sudah terpenuhi", bila hal itu melihat dari perkembangan indikator makro ekonomi Jawa Barat selama ini, ujar Mendagri.

    Kemudian, hasil kesepakatan musrenbang kali ini akan dibawa oleh Gubernur ke tingkat musrenbang nasional dan akan disinerjikan dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dengan Program "Nawa Cita"nya, jelas Mendagri.

    Menyinggung soal "e-ktp", Mendagri Cahyo Kumolo menyatakan permohonan maaf atas keterlambatan selama ini. Hal demikian karena "kami" mendata kembali tentang jumlah warga yang sudah direkan e-ktp, jelas Mendagri.

    Dijelaskan Mendagri, saat ini jumlah WNI adalah 257.912.349 dan yang sudah merekam data kependudukan per Maret 2017 adalah sebanyak 96,54 % atau 172.046.898 orang, sisanya 3,56 % atau 6.160.452 orang belum melakukan perekaman. Kini, lanjut Mendagri setiap tahun telah mencetak 7 juta blangko yang disediakan Ditjendukcapil Kemendagri.

    Dalam bagian lain arahan Mendagri kepada peserta Musrenbang Provinsi Jawa Barat adalah soal tindak pidana korupsi. ""Beberapa titik rawan korupsi yang sering terjadi adalah pada saat kegiatan belanja perjalanan dinas, belanja hibah dan bansos, pengadaan barang dan jasa, penerimaan daerah (retrebusi dan pajak) dan perencanaan anggaran. Kegiatan itu adalah "area rawan korupsi" dan kami minta itu harus dihindari adanya praktik-praktik yang terjadinya tindak korupsi, tegas Mendagri Cahyo Kumolo.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus