Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Perlu SOP Untuk Menghitung Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Dengan Cepat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22530.jpg

    BANDUNGKAB- SEKRETARIS Daerah Kabupaten Bandung selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP., mengatakan perlunya dibuat SOP bagi Perangkat Daerah terkait untuk menghitung kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana dari berbagai aspek.

    “Harus segera dibuat SOP bagi Perangkat Daerah (PD) terkait untuk menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana, baik dari aspek psikologi, aspek kesehatan, aspek ekonomi, bahkan aspek trauma healing,” kata Sofian Nataprawira saat membuka secara resmi Pelatihan Damage and Losses Assessment (DaLA) yang bertempat di Hotel Kytos Jl. Setiabudhi Bandung, Senin (17/4).

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Drs. H. Tata Irawan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bandung, H. Perdana Firmansyah, S.Stp., M.Si., serta 50 orang peserta dari unsur Perangkat Daerah dan para kepala seksi pembangunan tingkat Kecamatan.

    Sebagai daerah yang rawan bencana, papar Sofian, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, salah satunya penanganan pasca bencana.

    Pada setiap kejadian bencana seringkali perhatian para penggiat kebencanaan dan masyarakat umum bersifat singkat, sementara morbidity (kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup) jangka panjang kurang diperhatikan penanganannya.

    “Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak psikososial yang terjadi dari suatu kejadian bencana,” lanjutnya.

    Menurut Sofian, Damage and Losses Assessment merupakan metodologi untuk mengukur dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Selain dituntut mampu mengkoordinasikan dan mengelola bantuan, pemerintah daerah dituntut pula untuk mampu menghimpun dan menghitung kerusakan dan kerugian.

    “Jika SOP sudah dibentuk, semua pihak sebagai aparatur pemerintah sudah siap memberikan data base yang memadai untuk sebuah informasi dari berbagai aspek kepada publik,” katanya.

    Sofian menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan DaLA Pasca Bencana ini, dengan harapan segenap aparatur memiliki pemahaman dan keahlian dalam bidang kebencanaan terutama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

    “Ada teori atau ketentuan yang mengikat untuk menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana, sehingga nantinya peserta paham betul bagaimana menaksir kerusakan dan kerugian pasca bencana di suatu kawasan tanpa membutuhkan waktu yang lama,” pungkas Sofian.

    Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bandung, H. Perdana Firmansyah, S.Stp., M.Si., selaku Panitia Penyelenggara mengatakan maksud dan tujuan pelatihan ini adalah untuk melatih sumber daya aparatur pemerintah di bidang kebencanaan terutama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan perhitungan kerugian serta kerusakan akibat bencana.

    “Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas aparatur dalam menilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana juga diharapkan para peserta pelatihan dapat terlibat langsung dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini,” kata Perdana Firmansyah.

    Pelatihan yang mengambil tema Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Aparatur Pemerintah dalam Melakukan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana di Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 17-21 April 2017. Selain Kuliah umum dari beberapa narasumber, tanya jawab dan diskusi studi kasus kebencanaan juga dipergunakan sebagai metode dalam pelatihan ini.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus