Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Inilah Tuntutan Buruh Pada May Day 2017

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22688.jpg

    BANDUNG-Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat akan memusatkan kegiatan May Day di depan Gedung Sate Bandung pada, Senin 1 Mei 2017.

    Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Muhammad Sidarta mengatakan beberapa tuntutan mereka diantaranya Tolak Rencana Revisi Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Cabut PP 78/2015 Tentang Pengupahan, Batalkan UMP 2017, UMSK Harus Sudah Ditetapkan Oleh Gubenur Akhir Desember dan Berlaku Diseluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat Untuk Seluruh Jenis Sektor Industri Barang dan Jasa.

    “Gubernur Jawa Barat harus menggunakan diskresi dimana ada kebuntuan perundingan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dan dimana peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara lengkap dan tegas untuk menetapkan upah minimum sektoral yang belum selesai di Kabupaten Karawang dan Purwakarta, bahkan Kota Bandung,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (26/4/2017).

    Selain itu buruh juga menuntut perlakukan Struktur dan Skala Upah sebagaimana telah diatur oleh Permenaker RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, Tolak Pemagangan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, Tolak Tenaga Kerja Asing untuk melindungi Tenaga Kerja Lokal, Laksanakan sertifikasi bagi pekerja/buruh untuk melindungi pekerja/buruh lokal atas maraknya pekerja asing di era MEA ini, Perbaiki Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia dan Tegakkan Hukum Perburuhan di Provinsi Jawa Barat untuk melindungi kaum buruh yang semakin rentan posisinya.

    Hal lain yang masih menjadi polemik, lanjut Sudarta yaitu masalah proses penetapan upah, dimana di Jawa Barat berlaku Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dan Struktur dan Skala Upah (SUSU), lebih-lebih dengan diberlakukannya PP 78/2015 Tentang Pengupahan yang dipandang oleh kaum buruh bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Hingga hari ini UMSK 2017 Kabupaten Karawang dan Purwakarta belum bisa disahkan oleh Gubernur Jawa Barat karena belum selesainya proses di kabupaten masing-masing, bahkan UMSK 2017 Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat sampai saat ini malah belum jelas progres pentahapan proses penetapan UMSK 2017 Kota Bandung,” paparnya.

    Masalah Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan dan Fasiltas Kesehatan/Rumah Sakit Untuk Seluruh Rakyat Indonesia juga dipandang masih sangat buruk dan harus terus diperjuangkan bersama seluruh rakyat agar seluruh pasien BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang baik.

    “Seperti halnya pasien umum yang membayar cash, lebih-lebih peserta BPJS Kesehatan yang iurannya telah dibayar oleh perusahaan dan peserta telah dibayar dimuka sebelum sakit,” ungkapnya.  

    Sedangkan hasil perjuangan panjang para pejuang kaum buruh yang telah bisa dinikmati bersama diantaranya, 40 Jam Kerja Satu Minggu, 19-20 jam kerja sehari menjadi 8 jam kerja sehari atau 40 jam kerja satu minggu yang merupakan bagian perjuangan sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat pada 1 Mei 1886 selama 4 hari. Selain itu, 1 Mei menjadi hari libur nasional agar kaum buruh bisa merayakan May Day dengan lebih leluasa karena tidak mengganggu jam kerja.

    “Itu semua hasil perjuangan panjang kaum buruh sejak 1886, masih banyak lagi norma-norma yang harus diperjuangkan bersama untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat,” pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus