Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Dorong 700 Perusahaan Jadi Peserta BPJS

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22973.JPG

    KAB-BANDUNG-Dari 1.944 perusahaan di Kabupaten Bandung, sekitar 700 belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bupati Bandung H.Dadang M.Naser, SH.,M.Ip dorong agar perusahaan tersebut segera ikut serta program BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan.

    "700 perusahaan harus segera mengikuti program BPJS. Hal itu harus segera terwujud, supaya mereka mendapatkan jaminan perlindungan kerja, terutama JKK (jaminan kecelakaan kerja) dan JK (jaminan kematian), yang nantinya akan turut meningkatkan etos kerja dan loyalitas pada perusahaan sendiri," ucap Bupati usai acara peringatan Hari Buruh Sedunia tingkat Kabupaten Bandung yang dipusatkan di Balerame Soreang, Sabtu (13/5).

    Sejak berlakunya BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung kata Bupati yakni sekitar 2014, animo masyarakat untuk program BPJS Ketenagakerjaan sangat tinggi. Menurutnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi keikutsertaan perusahaan dalam program BPJS melalui regulasi.

    “Sudah seharusnya dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui regulasi. Kita akan terus sosialisasikan agar semua perusahaan di Kabupaten Bandung mengikutiseetakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS," imbuhnya didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Rukmana.

    Bupati menuturkan,  tahun 2017 mencapai 1.600.852 angkatan kerja, dan Pemda sendiri sudah menetapkan beberapa kebijakan yang salah satunya yakni untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.

    "Selain mewajibkan perusahaan ikut BPJS, kami juga fasilitasi anggaran peningkatan kualitas tenaga kerja sekitar 20 miliar yang digunakan untuk pelatihan kerja, magang dan pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna)," jelas Bupati yang biasa disapa DN ini.

    Lebih lanjut DN memaparkan pihaknya akan terus menyisir perusahaan yang belum mengikuti program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, karena sudah jelas menurut undang-undang mengenai perlindungan tenaga kerja. DN berharap semua perusahaan di Kabupaten Bandung bisa bekerja sama untuk segera mendaftar, karena BPJS menguntungkan perusahaan nantinya.

    "Saya ingatkan pada perusahaan untuk mentaati aturan. Kewajibam memberikan jaminan sosial dan keselamatan kerja sudah ada aturannya. Jika tidak bisa melindungi tenaga kerjanya, tentu saja akan ada sanksi tertentu," pungkas Dia.

    Sementara menurut Kepala BPJS Kabupaten Bandung dr.Irmayanti Lande Batara membenarkan, dorongan Pemerintah pada perusahaan untuk keikutsertaan BPJS sudah maksimal. Menurut Dia, adanya kerjasama antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah setempat, jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawannya makin signifikan.

    "Kami sangat berterima kasih. Dengan kerjasama ini ,terjadi peningkatan setiap tahun mengenai keikutsertaan perusahaan  dalam program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan di Kabupaten Bandung," tandas Irma.

    Peringatan Hari Buruh Sedunia tingkat Kabupaten Bandung 2017 ini dihadiri oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kata Irma, dia berharap kehadiran Apindo bisa mendukung terwujudnya penerapan perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja pada seluruh perusahaan khususnya   yang ada di Kabupaten Bandung

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus