Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jaga Pasokan, Pemerintah Impor 173.448 Ton Daging Sapi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_23105.jpg

    BANDUNG-Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan  Oke Nurwan mengatakan dari surat persetujuan impor daging sapi yang sudah kita terbitkan hingga 16 Mei 2017. Pemerintah sudah mengimpor daging sapi hingga 173.448 ton untuk menjaga pasokan daging sapi di Indonesia.

    "Sekitar 173.448 ton daging sapi yang sudah masuk dan masih mengalir ke Indonesia. Sementara untuk sapi yang sudah dieErbitkan 435 ribu ton yang sudah terealisasi 175 ribu dan siap potong,"katanya kepada wartawan di Bandung, Sabtu (19/5/2017)

    Oke menuturkan untuk Sapi indukan berjumlah 25 ribu ekor yang akan masuk dan akan didistribusikan ke 45 perusahaan.

    "Bahkan ada kerbau bakalan kurang lebih 2.900 ekor,"ujarnya.

    Sedangkan untuk harga daging, Oke menyebutkan berdasarkan pantauan hari ini harga daging sapi sedang cukup terkendali sekitar Rp114 ribu /kg, daging sapi beku Rp80 ribu /kg.

    "Sedangkan daging kerbau beku naik sekitar Rp71/kg sampai Rp79 ribu/kg."imbuhnya.

    "Secara prinsip harga cukup terkendali lalu pasokan sudah siap mulai menjelang Ramadham hingga Idul Fitri nanti,"tambahnya.

    Adapun, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menjelaskan secara nasional pasokan daging sapi maupun daging kerbau untuk kebutuhan bulan Mei-Juni 2017 khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

    "Oleh sebab itu, situasi seperti ini tidak seharusnya terjadi lonjakan harga pada saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri mendatang,"ungkapnya.

    Bilamana terjadi kenaikan harga yang diduga dilakukan oleh segelintir oknum baik distributor maupun retailernya, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas baik dalam bentuk denda maupun pencabutan izin usaha bahkan sanksi pidana.

    "Kalau ternyata di kemudian hari atau dalam minggu-minggu yang akan datang terjadi gangguan dari sisi harga maupun pasokan patut diduga ada kelompok tertentu baik itu diatributor maupun retailernya atau bahkan di fedloaternya sendiri ini kita akan monitoring mereka,"tuturnya.

    "Kalau memang ada bukti kuat bahwa mereka sengaja menahan sapi potong di Rumah Potong Hewan (RPH) dari sisi persaingan usaha maupun  Undang Undang Perdagangan bisa termasuk ke dalam kontek kategori pelaggarn yang bisa dikenai sanksi persaingan usaha dalam bentui denda, bisa juga rekomendasi pencabutan izin sampai ke sanksi pidana,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus