Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Visi dan Misi Kepala Desa dan BPD Harus Sejalan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_23146.jpg

    DALAM penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempunyai visi dan misi yang sama dan sejalan. BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

    Pernyataan tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Dra. Hj. Eros Roswita, M.Si., saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 22 Tahun 2016 tentang BPD di Gedung Korpri Soreang, Senin (22/5).

    “BPD mempunyai 3 fungsi yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa,” kata Eros Roswita.

    Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

    BPD sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang undang agar kepala desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

    “Jika terjadi penyimpangan saat suatu kegiatan pemerintahan desa sedang berjalan, BPD harus cepat meluruskan, jangan dibiarkan sampai berlarut-larut,” tegas Eros.

    Eros Roswita juga menyebutkan bahwa dalam menyatakan pendapat atau ketidaksetujuan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD tidak memaksakan kehendak. Jika ada keterangan yang tidak masuk akal mengenai penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pihak BPD bisa melaporkannya kepada Inspektorat.

    “Ketika Inspektorat menemukan adanya tindak pidana maka Inspektorat yang akan memfasilitasinya ke KPK, jadi harus melalui proses hukum yang berlaku,” terangnya.

    Pola kemitraan antara BPD dengan pemerintahan desa tersebut selayaknya didasarkan pada budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah berbicara tentang proses, mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik melalui musyawarah untuk mufakat.

    Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan desa yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat, pemerintah desa dan BPD harus melakukan kerjasama dan musyawarah untuk mufakat.

    “Harus ada pembauran, segi pembangunan fisiknya diselesaikan, segi mental, rohani dan jasmani manusianya juga harus disehatkan, jika ini berjalan maka tujuan pembagunan di pedesaan akan berhasil,” pungkas Eros.

    Acara sosialisasi yang diselenggarakan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat DPMD Kabupaten Bandung ini menghadirkan narasumber dari Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Universitas Nurtanio, STIA LAN RI dan UNIKOM. Peserta yang hadir adalah dari unsur kasi pemerintahan kecamatan, kepala desa dan ketua BPD se-Kabupaten Bandung.

    Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah optimalnya kinerja BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan kemandirian desa baik dalam fungsi kontrol, membuat dan menyepakati regulasi desa maupun dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus