Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_23182.JPG

    SUMEDANG-Bertempat di Aula Tampomas Setda Kabupaten Sumedang, sebanyak 74 orang perwakilan dari SKPD dan 2 orang dari unsur perusahan daerah se-kabupaten Sumedang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diinisiasi oleh Bagian Hukum Setda, dan acara tersebut secara resmi dibuka oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang  H. Zaenal Alimin, Selasa, (23/5).

    KasuGbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Agus Ridwan, SH selaku panitia penyelenggara saat menyampaikan laporannya dihadapan Sekda mengatakan, bimtek yang diselenggarakannya tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, pemahaman dan kemampuan kepada para aparatur di lingkungan Pemkab Sumedang, khususnya pada bidang  pembentukan produk hukum daerah. 

    Agus mengatakan lebih lanjut, pada bimtek dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri dan Akademisi tersebut mengatakan, bahwa dengan bimtek yang diselenggarakannya diharapkan para peserta nantinya dapat memahami dalam hal pembentukkan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan Hak dan Kewajiban segenap rakyat indonesia. 

    “Bimtek yang akan segera kita ikuti saat ini juga dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan dengan ditunjang oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan wawasan dibidang pembentukan produk hukum daerah,”terang Agus.
    Sementara itu, Sekda Zaenal saat memberikan sambutannya menuturkan, sebagai Negara Hukum, Kabupaten Sumedang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam bertindak harus berdasarkan Hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
    “Dengan adanya daerah diberikan kewenangan untuk membuat produk-produk hukum lokal, tidak berarti bahwa harus berdampak pada kesan berdirinya negara dalam negara, tidak juga berarti bahwa daerah bisa membentuk peraturan secara sektoral atau kedaerahan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi,”ujarnya.

    Masih menurut Zaenal, dengan adanya kewenangan daerah untuk menertibkan produk hukum lokal, adalah merupakan sebuah Diskresi yang diperuntukan bagi daerah, sehingga tidak terjadi kevakuman hukum. “Apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lokal dan memerlukan perlindungan aturan yang disepakati bersama, karena negara kita berdasarkan hukum maka apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dan sampai kepada apa yang kita terima pun harus jelas dasar h;0ukumnya,”imbuh Zaenal.

    Di akhir acara, Zaenal mengajak kepada para peserta bimbingan teknis untuk benar-benar mentaati hukum yang dapat dimulai dari diri sendiri. Saya minta para peserta bimbingan teknis ini agar dapat mengikutinya dengan tulus dan ikhlas, juga bisa diserap apa yang disampaikan oleh narasumber. Hal yang tak kalah pentingnya lagi adalah, seusainya saudar mengikuti bimbingan teknis ini, agar segera melaporkan hasil yang didapat kepada pimpinan masing-masing, lalu pelajari dan kita harus sudah siap menyusun produk hukum yang bersifat lokal ini” tutupnya.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus