Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemangkasan Anggaran Hambat Pembangunan di Daerah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24018.jpg

    SUMEDANG-Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Sekretaris Daerah Kab. Sumedang, H. Zaenal Alimin, melakukan konsultasi Dana Insentif Keuangan Daerah Ke Kementerian Keuangan RI di Gedung Kementerian Keuangan RI, Kamis (13/7) didampingi Uus Sundawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang (Baplitbangda), H. Sanusi Mawi.

    Disampaikan Sekda Zaenal dihadapan Prof.  DR. Ubaedi, Direktur Pembiayaan Kementerian Keuangan RI yang menerima kedatangan rombongan peserta konsultasi saat itu mengatakan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumedang merasa keberatan atas pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya pada anggaran keuangan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2017. 

    “Atas pemangkasan anggaran yang dilakukan terhadap anggaran Tahun 2016-2017 di lingkungan Pemkab Sumedang, mengharuskan adanya rasionalisasi terhadap anggaran di Kabupaten Sumedang, sehingga hal itu (Rasionalisasi anggaran) juga menjadi penyebab terhambatnya proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang,”ujarnya. 

    Selain menyampaikan keberatan atas pemangkasan terhadap anggaran tahun 2016-2017, Zaenal saat itu pun menyampaikan permohonannya sehingga pada alokasi anggaran perubahan tahun 2017 dan anggaran murni tahun 2018 bisa lebih meningkat. “Mengingat pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumedang yang mengalami penurunan, maka kami mohon kiranya pada anggaran perubahan 2017 maupun anggaran murni 2018, dana-dana untuk kab. Sumedang yang berasal dari APBN juga bisa lebih ditingkatkan,”tutur Zaenal.

    “Begitupula dalam hal penetapan pada setiap anggaran perubahan, kiranya bisa dilakukan lebih cepat lagi (waktu pelaksanaannya), sehingga tidak terjadi kemepetan pada saat mengeksekusi anggaran,”imbuhnya. 

    Menanggapi keluhan yang diterima, terkait pemangkasan anggaran pada setiap Pemerintah Daerah, Ubaedi saat itu memaparkan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan telah melalui proses pengkajian secara detail, oleh tim anggaran Pemerintah Pusat. “Saat ini kami (Pemerintah) menghimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan terhadap pelayanan masyarakat yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, diantaranya meliputi kesehatan, pendidikan dan perekonomian,”papar Ubaedi.

    Namun demikian, dikatakan Ubaedi hal itu bukan berarti daerah tidak diperbolehkan melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi harus disesuaikan kembali dengan keadaan keuangan yang ada di daerah masing-masing. “Saya harap juga pemerintah dan DPRD di daerah harus mampu bersinergi untuk bekerjasama dan betul-betul menyikapi keadaan keuangan di daerahnya,”imbuhnya.

    Selanjutnya, atas permintaan Pemkab Sumedang terkait ditingkatkannya anggaran perubahan dan anggaran murni, hal tersebut akan ia usahakan yang terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. “Untuk anggaran perubahan, tentu hal tersebut (peningkatan anggaran) juga disesuaikan dengan penghasilan pada Pemerintah Pusat, dimana minimal 26 persen dari pendapatannya (pemerintah pusat) diberikan kepada pemerintah daerah yang besarannya tergantung kepada naik atau turunnya pendapatan pada pemerintah pusat,”terangnya.

    Pada kesempatan itu, Zaenal juga memanfaatkannya untuk menanyakan alasan terkait tidak adanya anggaran Dana Insentif Daerah bagi Kab. Sumedang pada tahun 2017 saat ini. Terkait persoalan itu, Ubaedi pun menjelaskan bahwa hal tersebut lebih karena keterlambatan Sumedang dalam melaporkan hasil penetapan APBD Kab. Sumedang.

    “Perihal tidak adanya Dana Insentif Daerah bagi Kab. Sumedang, hal tersebut salah satunya Sumedang tidak tepat waktu untuk melaporkan hasil APBD, dan itu merupakan sebuah pelanggaran,”pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus