Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    32,1 Miliar Hibah Pemkab Sumedang Pada KPU

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24086.jpg

    SUMEDANG-Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak selaku pelaksana pemilu laksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Penyelenggraan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 di Ruang tengah Gedung Negara, Selasa (18/7). 

    NPHD  yang ditandatangani langsung oleh Bupati Sumedang, H. Eka Setiawa dan  Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sekda Zaenal Alimin., MM, unsur Forkopimda, Ketua KPU Kabupaten Sumedang beserta jajaran, para unsur SKPD, camat, serta undangan lainnya.

    Menurut keterangan penandatanganan NPHD tersebut didasari atas Keputusan menteri Dalam negeri RI Nomor 131.32-5421 Tahun 2016. Sesuai keputusan tersebut Bupati bertindak sebagai pihak kesatu dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan bertindak sebagai pemberi hibah. Sedangkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 89/SDM.12.3-Kpt/32/Prov/VII/2017, Hersa Santosa,  S. H., M.M selaku ketua KPU Kabupaten Sumedang bertindak sebagai pihak kedua dan berkedudukan selaku penerima hibah.

    Dikatakan Ir. Edi askari, M. Si selaku wakil ketua DPRD Kab. Sumedang, kegiatan pemilu tahun 2018 sudah diawali pada bulan Juni 2017, tahapan pemilu sendiri sudah harus dimulai tetapi belum dilaksanakan sehubungan dengan terjadi kendala penganggaran yang belum teranggarkan. “Sampai saat ini KPU sudah merancang kegiatan-kegiatan tahapan kegiatan pemilu, namun belum bisa terdanai sehubungan dengan NPHD yang belum ditandatangani. Sementara itu perlu juga kita maklumi bahwa penganggaran untuk penyelenggaraan pemilu merupakan penganggaran yang bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh pemerintah bagi Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum,’’kata Edi.

    “Penandatanganan NPHD bisa terlambat dikarenakan adanya persoalan tekhnis menyangkut perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan besaran anggaran. KPU mengusulkan anggaran yang lebih besar, sementara kita dibatasi dengan keterbatasan anggaran, yang terpenting bagi kami anggaran tersebut benar-benar rasional dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan tahapan-tahapan pemilihan umum ’’imbuhnya.

    Disampaikan Edi, total bantuan provinsi untuk pelaksanaan pemilu di Sumedang sebesar Rp 48,6 Miliar dan Rp 32,1 Miliar berasal dari APBD Kabupaten Sumedang. “Angka ini sebenarnya lebih dari dua kali lipat dari anggaran penyelenggaraan pemilukada tahun 2013, yang jumlahnya hanya mencapai Rp 14 Miliar. Namun demikian, asumsi dari KPU adalah adanya beberapa kegiatan yang berbeda dari penyelenggaraan pemilukada sebelumnya, sehingga anggarannya memang sedikit membengkak. Yang penting, penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sukses tanpa ekses serta menghasilkan calon yang benar-benar menjadi pilihan rakyat dan bisa memimpin Sumedang lebih baik,’’papar Edi.

    Sementara itu Bupati Eka mengatakan hibah daerah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang harus diserahkan kepada KPU untuk  terlaksananya pilkada. Menurutnya, masyarakat Sumedang merupakan masyarakat yang responsif dalam pelaksanaan pilkada. “Mudah-mudahan semua pihak bisa bekerjasama mempersiapkan pilkada dengan sebaik-baiknya. Biarkan saja persaingan yang terjadi hanya diantara para calon, semoga masyarakat tetap bisa menciptakan suasana aman dan kondusif,’’ungkap bupati.

    Disampaikan Hersa Santosa, untuk bisa sampai penandatangan NPHD seperti ini tentu membutuhkan perjalanan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, upaya pengajuan bantuan untuk penyelenggaran Pilkada 2018 itu sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. 
    “KPU senidiri awalnya mengajukan anggaran untuk Pilkada itu sebesar Rp 46 Miliar. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab akhirnya hanya merealisasikan bantuan sebesar Rp 32,1 Miliar. Oleh karena itu KPU berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujarnya. 

    Sebelum menghadiri kegiatan Penandatanganan NPHD, Bupati berkesempatan menghadiri kegiatan halal bi halal keluarga besar pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Se-kecamatan Sumedang Selatan di Gedung KGS.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus