Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Aher Tandatangani MoU CoE Akuntabilitas Sektor Publik dengan BPKP RI

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24092.jpg

    JAKARTA-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ardan Adiperdana menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan Center of Excellence (CoE) di Auditorium Gandhi Gedung BPKP, Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, Selasa (18/7/2017).

    CoE adalah bentuk sinergi antara BPKP sebagai praktisi di bidang pengawasan sektor publik, Perguruan Tinggi sebagai akademisi yang memiliki kemampuan di bidang riset dan teori, serta dengan Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

    Dalam sambutannya, Aher mewakili delapan pemerintah provinsi lain dan pemda 14 kabupaten/kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP atas pengembangan kerja sama CoE ini. Aher berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas para pengawas internal pemerintah atau APIP, serta peningkatan pengelolaan keuangan yang baik dan good governance.

    "Pemerintah daerah merasa diuntungkan dengan program ini. Karena kami dari provinsi, sembilan provinsi khususnya dan 14 kabupaten/kota mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan aparatur terbaik kami untuk dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya," ujar Aher dalam sambutannya.

    Kesempatan ini menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemda. Menurut Aher, hal tersebut akan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat di daerah.

    "Kata kunci manakala kita ingin menghadirkan kinerja pembangunan melalui akuntabilitas keuangan menjadi sangat baik dan  opininya yang tertinggi adalah WTP, ternyata faktor sumber daya aparatur yang harus terus kita tingkatkan kapasitasnya," tutur Aher.

    CoE merupakan bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR) untuk mendukung reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. Progam ini diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. STAR merupakan program yang dibiayai melalui pendanaan dari Asian Development Bank (Loan ADB Nomor 2927-INO). Melalui STAR telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas personel auditor dan pengelola keuangan negara, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas.

    BPKP ditunjuk sebagai Executing Agency yang bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan program ini. Salah satu kegiatan STAR adalah pemberian beasiswa program S-2 dan S-1 kepada Pengelola Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah. Sampai Juni 2017, jumlah lulusan program gelar STAR S-1 sebanyak 452 orang dan S-2 sebanyak 1.503 orang, sehingga total sebanyak 1.955 orang atau 78,20% dari target DMF (Design and Monitoring Framework).

    Selain memberikan beasiswa S-2 dan S-1/D-IV, STAR juga berupaya melakukan transfer of knowledge kepada aparatur Pemerintah Daerah melalui pengembangan Pusat Unggulan (Center of Excellence) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia.

    Untuk itu, pada kesempatan ini, selain dengan sembilan Gubernur, ditandatangani pula MoU CoE antara Deputi Kepala BPKP RI Bidang PIP Polhukam dan PMK, Binsar H. Simanjuntak (penanggung jawab STAR BPKP) dengan Rektor dari delapan Perguruan Tinggi Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin), serta 14 kabupaten/kota (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Anambas, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Pare-Pare).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus