Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Diskominfo Beri Masukan Penyusunan Raperda Pencegahan Pornografi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24221.jpg

    BANDUNG-Selain persoalan penyalahgunaan narkoba, Indonesia juga dihadapi permasalahan pornografi, yang saat ini sedang marak terjadi, tertama di Jawa Barat. Pornografi dengan mudah menyebar dan masuk kepada generasi muda, salah satunya melalui teknologi komunikasi dan informasi. Melalui peralatan gadget (gawai) dan telephone genggam yang berkembang pesat akan sangat mudah mengakses konten pornografi.

    Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pornografi. Untuk memantapkan dan mengefektifkan pasal-pasal dalam perda tersebut, maka pada Kamis (27/7), Raperda tersebut dibahas bersama Diskominfo Provinsi Jabar, bertempat di Ruang rapat Lt.I Diskominfo, Jl.Tamansari 55 Bandung. 

    Kabag Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial Biro Yanbangsos, Ir.Marwini, MT, menyatakan, pembahasan raperda pornografi diarahkan untuk menetapkan usaha-usaha pencegahan pembuatan konten pornografi dan penyebarannya. 

    Menurut Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo Prov. Jabar, Dedi Dharmawan, pihak Diskominfo salah satunya berperan dalam mengusulkan pemblokiran terhadap website yang disinyalir memuat dan menyebarkan konten pornografi. Hanya saja meurut Dedi, bahwa tugas pemblokiran adalah wewenang Kementerian Kominfo. "Pemblokiran situs itu kewenangannya ada pada Kementerian Kominfo, sementara Diskominfo Jabar salah satunya bertugas memonitor dan menngawasi web-web yang berbau porno," ujar Dedi.

    "Nanti, setelah raperda ini menjadi perda, maka pihak Diskominfo akan melakukan sosialisasi melalui media-media yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan media swasta, baik elektronik, media surat kabar dan radio, media pertunjukkan rakyat, dan medya cyber," tambahnya.

    Dedi juga mengusulkan agar dibentuknya suatu komunitas TIK, salah satunya Relawan TIK untuk turut membantu mencegah penggunaan TIK untuk penyebaran konten pornografi. Relawan TIK ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi. Feedbacknya dari relawan TIK ini, merekalah yang akan memberi masukan apabila ada konten yang tidak benar, khususnya di website. "Di masyarakat, mereka juga memiliki kelompok Informasi masyarakat sehingga dengan sendirinya mereka akan mensosialisasikan tentang bagaimana berinternet positif," pungkas Dedi Dharmawan. (Tari)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus