Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembangunan Kota Bandung Sangat Transparan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24293.jpg

    BANDUNG-Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pembangunan di Kota Bandung tidak tertutup bahkan sangat terbuka dan transparan dalam bentuk ruang yang mengedukasi.

    Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil saat meresmikan Bandung Planning Gallery (BPG) di Jalan Aceh Bandung, Selasa (1/8/2017).

    Walikota berharap dengan pembangunan Bandung Planning Gallery ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat.

    "Ini sebagai bentuk semangat dari open government untuk trasparansi pembangunan di Kota Bandung," ungkapnya.

    Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, BPG terbagi ke dalam tiga zona yaitu zona masa lalu (pembelajaran), zona sekarang dan zona masa depan (dimana transparansi pembangunan untuk proyek baru akan ditampilkan) sehingga warga Bandung bisa mengomentari secara digital atau manual perkembangan kotanya. 

    "Bahkan di sudut gedung ini ada ruang konsultasi. Misalnya mau bikin cafe atau usaha silahkan masuk di ruangan sana, nanti ada yang akan memberikan masukan," paparnya.

    Selain itu, target pengunjung BPG ini diutamakan pelajar dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar ketika tumbuh besar mencintai dan memahami Kota Bandung. 

    "Jangan hanya mengetahui sebatas mereka ketika melewati perjalanan di kota tapi juga mengetahui bahwa kota kembang ini sangat kompleks," ujarnya.

    Menurut Emil, BPG berbeda dengan musrenbang karena musrenbang merupakan lebih pada berbagai usulan pembangunan yang berasal dari ide gagasan warga. Sedangkan BPG khusus untuk berbagai bangunan maupun proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah atau swasta yang berdampak bagi lingkungan sehingga masyarakat bisa langsung memberikan komentarnya. 

    "Komentarnya nanti masuk dalam persidangan perizinan sehingga si pemohon harus paham tidak hanya sebatas kaca mata pemerintah tapi dari kaca mata sosial," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus