Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Mestinya Dorong Investasi Swasta

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/YudiWidiana-011.jpg

    Jakarta - Sikap pemerintah yang selalu mengeluhkan minimnya anggaran pembangunan, khususnya di sektor transportasi, disayangkan anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia saat Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi di Gedung DPR RI, Selasa (7/6). Menurut Yudi, pemerintah harusnya mengoptimalkan anggaran yang ada serta mampu mendorong masuknya investasi swasta sebesar-besarnya dengan meningkatkan profesionalisme kinerja aparaturnya.

    Lebih lanjut Yudi mengatakan, penyebab enggannya pihak swasta terlibat dalam pembiayaan sektor transportasi disebabkan tidak matangnya proyek-proyek yang disusun pemerintah. Selain itu kalangan swasta menilai proyek-proyek yang ada tidak memiliki naungan kerangka kebijakan yang baik serta masih buruknya tata kelola sektor transportasi.

    Yudi menyebutkan, kebutuhan investasi di sektor perhubungan tahun ini lebih dari Rp 350 trilyun agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,5 persen. Dari kebutuhan itu hanya sebagian kecil saja yang bisa disediakan pemerintah, selebihnya membutuhkan peran swasta.

    "Buruknya performa proyek transportasi bisa dilihat dari laporan World Bank, Asian Development Bank, maupun JBIC. Lembaga keuangan dunia itu menyebutkan nilai proyek KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di Indonesia yang gagal dilaksanakan mencapai 4.736 juta USD. Jauh diatas Filipina yang hanya 935 juta USD, Malaysia 238 juta USD, Vietnam 154 juta USD, Thailand 632 juta USD dan Kamboja 1 juta USD," ujar Yudi.

    Kegagalan tersebut semakin diperparah, karena Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di daerah hingga saat ini belum tersosialisasi dengan baik. Disamping itu Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang KPS dianggap tidak fleksibel dengan kondisi di daerah. Dalam pandangan pemerintah daerah, proyek KPS hanya bisa dilaksanakan untuk proyek-proyek besar dengan jangka waktu panjang, sehingga sulit untuk dilaksanakan di daerah.

    "Kondisi ini sangat disayangkan mengingat infrastruktur transportasi yang tidak memadai telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan gejala deindustrialisasi makin menguat belakangan ini,” terang Yudi.

    Selain itu, dalam konteks desain pembangunan transportasi belum mampu menjawab kebutuhan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Infrastruktur transportasi harus bisa menghubungkan seluruh daerah, baik antar pulau dan antar daerah pedalaman dengan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

    "Keterlibatan investasi pihak swasta ini nantinya dapat membantu untuk mempercepat proses konektivitas antar daerah yang masuk dalam koridor ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah," tuturnya.

    Pembangunan infrastruktur perhubungan ini, lanjutnya, harus tetap mengutamakan prinsip cepat, murah dan juga aman, sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia menambahkan, geliat ekonomi yang cukup besar di daerah menuntut untuk semakin mengoptimalisasikan peningkatan kapasitas di setiap sarana transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus