Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Politik Uang Masih Dominasi Pilkada

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24576.jpg

    BANDUNG-Faktor pemilihan kepala daerah masih diwarnai oleh politik uang (money politik). Termasuk pemilih pun memilih calon kepala daerah masih diwarnai politik uang. 

    Hal itu, diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Haeruddin Amin dalam acara Sosialisasi 4 Pilar di kampus Universitas Sangga Bhuana YPKP Bandung, Senin (21/8/2017)

    Haerudin meyakini, bahwa masyarakat memilih kepala daerah masih berdasarkan uang. Menurutnya, uang masih dijadikan landasan untuk meraih kekuasaan.

    "Ini butuh survey, tapi keyakinan saya yang terbesar dalam faktor pemilihan ini karena uang bahkan menjadi jembatan untuk meraih kekuasaan seperti kepala daerah,"ungkapnya. 

    Menurutnya, tindakan tersebut perlu dihilangkan karena dari situlah cikal bakal adanya darurat penumpasan korupsi. Jika sudah tertanam nilai akhlak yang baik maka dipastikan korupsi di negeri ini akan hilang.

    "Adanya KPK tidak menurunkan kasus korupsi di negeri ini,"tegasnya. 

    Untuk itu, pemerintah perlu mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari kalangan pelajar hingga masyarakat luas.

    Haeruddin menambahkan, apabila bangsa ingin tetap hadir, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus ada maka seluruh komponen bangsa wajib menyadari tentang nilai Pancasila yang dibangun bersama-sama.

    "Wajib tumbuh kesadaran dan wajib diusahakan adanya kesadaran itu. Jadi bangsa kita Insya Allah akan sesuai dengan apa yang dikatakan pada penghantar falsafah negara kita menuju kepada bangsa yang berkeadilan, sejahtera, kemakmuran bahkan terlibat dalam perdamaian dunia,"tuturnya. 

    Disinggung soal kondisi sosial terkini, dia mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi perubahan orientasi kehidupan. Hal itu terbukti dengan ditemukannya berbagai kasus seperti penyimpangan seksual dan lainnya. 

    "Termasuk perilaku penyimpangan seksual yang terindikasi bisa menular terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan penyimpangan seks ini sudah dilembagakan di Indonesia. Saya pikir orientasi nilai masyarakat kita sudah berubah dan pemerintah wajib memberantas perilaku tersebut,"tegasnya.

    Adapun, Rektor Universitas Sangga Bhuana YPKP, Asep Effendi mengatakan antusiasme mahasiswa dalam mengikuti sosialisasi 4 pilar ini begitu mendapat respon yang positif. Hal ini merupakan wujud dukungan lingkungan pendidikan  dalam mengurangi radikalisme, narkoba dan nilai-nilai kebudayaan.

    "Ini bentuk dukungan kami dalam menangkal aksi radikalisme dan tindakan negatif lainnya yang merugikan bangsa,"pungkasnya (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus