Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Idul Adha, Dishub Jabar Larang Kendaraan Tertentu Beroperasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24683.jpg

    BANDUNG—Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat resmi melarang angkutan barang beroperasi selama libur Idul Adha 2017 ini.

    Kadishub Jabar, Dedi Taufik mengatakan kendaraan angkutan barang diminta untuk tidak beroperasi sejak Kamis (31/8/2017) sampai Minggu (3/9/2017) di wilayah Jabar. Larangan ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub tentang pengaturan lalu lintas dan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang pada saat libur panjang Idul Adha 2017.

    “Untuk mendukung kelancaran lalu lintas mulai 31 Agustus pukul 12.00 WIB sampai dengan 1 September pukul 12.00 WIB dan tanggal 3 September pukul 06.00-23.59 WIB, kendaraan angkutan barang bersumbu lebih dari tiga sumbu dilarang beroperasi,” katanya di Bandung, Rabu (30/8).

    Menurutnya larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang berlaku pada jalan nasional baik tol dan non tol, jalur wisata dan jalur alternatif. Larangan ini berlaku bagi kendaraan pengangkutan bahan bangunan. “Larangan berlaku juga pada truk tempelan, truk gandeng, serta kendaraan kontainer,” papar Dedi.

    Namun larangan tersebut menurutnya tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), hewan ternak, bahan pokok seperti beras, gula pasir, daging sapi, daging ayam hingga telur. “Lalu pengangkut pupuk, susu murni, bahan baku ekspor impor dari lokasi home industry dan ke pelabuhan,” tuturnya.

    Sementara untuk kendaraan pengangkut air minum dalam kemasan, Dedi meminta agar dijalankan pada waktu sebelum pelaksanaan waktu pelarangan. Ketika beroperasi pun angkutan barang yang dipakai harus bersumbu tidak lebih dari dua sumbu. “Untuk angkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat melalui moda darat diberikan prioritas,” katanya.

    Dishub Jabar memastikan jika pelarangan ini dilanggar oleh pengusaha angkutan di lapangan maka pihaknya akan menerapkan sanksi. “Sanksinya akan disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus